Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
PENILAIAN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap melampaui batas tidak menyurutkan langkah Jokowi untuk terus membenahi negara dan bangsa ini.
Demikian pendapat sejumlah kalangan yang disampaikan kepada Media Indonesia dalam kesempatan berbeda, kemarin.
Pengamat politik dari LIPI, Indria Samego, menyarankan Presiden Jokowi dan para pembantunya memusatkan perhatian untuk menuntaskan program yang telah dirancang sejak masa awal pemerintahan mereka.
"Jokowi fokus saja bekerja dan buktikan bahwa semua kritik yang disampaikan itu tidak memiliki dasar yang kuat," kata Indria.
Sebelumnya, SBY dalam konferensi pers seusai bertemu Prabowo di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7), mengatakan dia dan Prabowo akan mengawal jalannya pemerintahan sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
"Power must not go unchecked. Kami harus memastikan penggunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan tidak melampaui batas sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power," ujar SBY.
Jokowi merespons pernyataan SBY dan Prabowo tersebut dengan menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan absolut di negara ini. "Terlebih Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi."Menurut Indria, seharusnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra bersikap lapang dada menerima pengesahan RUU Pemilu menjadi undang-undang.
"Pernyataan mereka (di Cikeas) itu menunjukkan mentalitas orang kalah. Keputusan DPR itu proses politik yang mekanismenya diatur undang-undang. Sah saja mengeluarkan kritik, tetapi mereka juga ikut merumuskan RUU Pemilu hingga berakhir voting. Jangan 'tinggal gelanggang colong playu'," ungkap Indria.
Pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya Malang Anang Sujoko menganggap pernyataan SBY dan Prabowo itu sebagai pengingat bagi Jokowi agar dalam menyelesaikan program kerja tidak seperti itu. "Jokowi jangan responsif. Tidak perlu menyerang secara eksplisit."Wakil Sekjen Partai Hanura Tridianto pun meminta Jokowi tidak merisaukan segala pernyataan SBY dan Prabowo terkait pemerintahan.
"Jokowi bersama kabinet fokus saja bekerja. Bagi kami, yang penting semuanya untuk kesejahteraan rakyat," kata Tridianto.
Pertemuan SBY dengan Prabowo, lanjut Tridianto, juga tidak harus disikapi berlebihan. Menurut Tridianto, pertemuan itu menjadi ramai dibahas karena kepentingannya saja. "Kini Prabowo membutuhkan SBY. Begitu pula SBY membutuhkan Prabowo untuk mendorong anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi, pertemuan itu wajar saja.
"Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menambahkan partainya sebagai anggota koalisi pendukung pemerintah tetap mendukung Jokowi-Jusuf Kalla dengan seluruh program kerjanya hingga 2019. "Kami menghargai kerja keras pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, dalam pernyataan persnya kemarin, mengatakan, sejak awal pihaknya mendukung program yang dijalankan Presiden Jokowi selama ini.
"Namun, partai kami dan partai mana pun juga berhak memberi koreksi, masukan, dan kritik," tandas Didi. (Ndy/Gol/Ant/X-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved