Komisi II Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota

PEMERINTAH melalui Bappenas tengah mengkaji kemungkinan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Sehubungan dengan ini, Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zainuddin Amali menilai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan gagasan yang tepat. Terlebih, saat ini kondisi Jakarta dinilainya sudah padat, tidak kondusif lagi.

"Melihat kondisi ibu kota Jakarta ini memang sudah seharusnya wacana atau rencana pemeritah memindahkan ibu kota ke luar Jakarta perlu untuk kita dukung," ujar Amali di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/7).

Menurutnya dengan dilakukan pemindahan ibu kota maka akan tercipta pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Nantinya, pusat pemerintahan akan dipindahkan ke ibu kota tersebut.

Akitivitas pemerintahan, menurutnya akan berjalan sangat efektif karena terpusat pada satu tempat. Ia mencontohkan, seperti pemindahan pusat Pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ia meyakini hal ini tentu akan memakan waktu lebih dari lima tahun.

"Pengalaman di negara lain di atas lima tahun. Satu atau dua periode pemerintahan. Degan pernyataan Kepala Bappenas kemarin, kami melihat ini sudah serius. Kami harap kalau perencanaannya selesai tahun ini, tahun depan sudah ada aksi apa yang bisa dilakukan 2018, 2019 dan seterusnya," pungkasnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto berharap pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta yang masih dikaji bisa lebih terukur dan memberikan hasil yang lebih baik. Sebab menurutnya wacana pemindahan ibu kota negara ini sudah sangat lama terdengar, bahkan dari zaman Presiden pertama RI Soekarno.

"Ya bagusnya terukur dan terarah kalau benar-benar serius, jangan hanya wacana terus. Kalau tidak memungkinkan ada hasilnya ya lebih baik wacana ini dihentikan saja, karena setiap kegiatan pasti ada biaya yang dikeluarkan oleh negara," pungkasnya.(OL-3)