Jimly: Ada yang Ingin Bubarkan Komnas HAM, Jangan Tanggapi Serius

KEBERADAAN Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibutuhkan. Menurut Ketua Panitia Seleksi (Pansel) anggota Komnas HAM, negara demokratis seperti Indonesia memerlukan institusi pengawas HAM agar hak-hak kaum minoritas tidak diabaikan.

"Negara kita itu negara demokrasi mayoritas. Nah, Komnas HAM ini menjadi pengimbang. Kalau mengabaikan minority rights, kita mengabaikan keadilan. Itu keliru. Demokrasi itu intinya human rights," ujar Jimly di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).

Komentar Jimly ditujukan untuk mengomentari pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Sebelumnya, Fahri menilai komisi-komisi semacam Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kinerjanya tidak efektif dan sebaiknya dibubarkan.

Menurut Jimly, pernyataan tersebut tidak perlu ditanggapi serius.

"Jadi kata-kata Fahri Hamzah kita ambil positifnya aja. Jangan disimpulkan yang lain. Mentang-mentang dia mau bubarin KPK, (Komnas HAM) jadi bubar juga," sindir Jimly.

Dikatakan Jimly, saat ini Indonesia memang memiliki banyak komisi yang menangani HAM. Selain Komnas HAM, persoalan HAM spesifik juga ditangani Komnas Anak, Komnas Perempuan dan Komnas Manula.

Karena itu, lanjut Jimly, akan lebih baik jika komisi-komisi tersebut dikonsolidasikan menjadi satu. "Jawabannya bukan bubar, tapi konsolidasi jadi semakin kuat," tandasnya. (X-12)