PAN dan Demokrat: Pembahasan RUU Pemilu tak Perlu Libatkan Presiden

KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berharap pengambilan keputusan untuk lima isu krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu menemukan titik temu sehingga dapat dilakukan musyawarah mufakat. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan asal seluruh pihak juga harus meredam ego.

"Kan tinggal presidential treshold saja. Musyawarah mufakat mestinya bisa, asal jangan ego. Kalau mau bertahan-bertahan, deadlock pasti. Namanya politik kita kan mesti take and give," ujar Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/7).

Lebih lanjut, partainya pun tidak mematok angka tertentu untuk presidential treshold dan bersedia menerima putusan angka presidential treshold asalkan mengacu hasil musyawarah mufakat.

Terkait usulan mengundang Presiden Joko Widodo untuk menyepakati isu mengenai presidential treshold menurutnya tidak perlu dilakukan. Ia menilai hal itu bisa diwakili oleh menteri terkait tanpa perlu presiden turun tangan.

"Jagan dikit-dikit presiden dong, selesaikan saja. Bagaimana bisa menyelesaikan yang lain, RUU Pemilu saja tidak bisa. Menteri itukan sama dengan Presiden, pembantu presiden kok," pungkasnya.

Senada, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto menilai tidak perlu dilakukan pembicaraan terhadap isu krusial RUU Pemilu dengan Presiden. Menurutnya, cukup elite partai bertemu dengan menteri terkait selaku perpanjangan tangan Presiden.

"Menteri kan perpanjangan tangan Presiden. Kalau bisa bertemu konsultasi (dengan Presiden) itu bisa lebih baik, tapi kalau tidak bisa disampaikan kepada menterinya," ujar Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/7).

Menurutnya, hingga saat ini pertemuan ketua umum partai politik dan fraksi-fraksi di DPR terus dikoordinasikan pada Menkopolhukam. Pansus RUU Pemilu juga sudah menyatakan pengambilan keputusan tingkat II dijadwalkan pada 20 Juli 2017 mendatang. Karena itu, menurutnya, DPR masih punya cukup waktu untuk terus berkomunikasi perbedaan pandangan itu dengan pemerintah.

Lebih lanjut Agus menekankan, Fraksi Partai Demokrat tetap ingin meniadakan presidential threshold alias nol persen. Namun ia mengakui partainya bukanlah partai dengan suara mayoritas. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mau berdialog. (X-12)