Presiden Enggan Ungkap Rencana Pemindahan Ibu Kota

PRESIDEN Joko Widodo belum mengungkapkan rencana mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain. "Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Presiden Joko Widodo saat ditanya mengenai rencana pemindahan ibu kota di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (4/7).

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan bahwa pemindahan ibu kota masih dalam tahap studi awal. "Masih studi awal mencari alternatif-alternatif, belum ada kota yang cocok," kata Sofyan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.

Salah satu alternatif yang dibicarakan adalah ibu kota Kalimantan Tengah Palangkaraya. "Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya tempat yang paling 'suitable', yang paling bagus. Ini kan keputusan administratif, Presiden yang memutuskan. Ini keputusan jangka panjang, karena itu kita sedang cari tempat," tambah Sofyan.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini.

Sehingga pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan.

Respons Positif
Wacana kepindahan Ibukota negara dari Jakarta ke daerah lain oleh Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro disambut antusias oleh DPR. Anggota DPR dari dapil Kalimantan Tengah Hamdhani menyatakan sikap setujunya ketika ditanya terkait hal ini.

Meski kajiannya belum dirampungkan oleh Bappenas, menurutnya, sukses atau tidaknya kepindahan ibukota yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soekarno tergantung political will dari kepala pemerintahan saat ini.

“Tentu saya sangat antusias kalau ibukota dipindah, tapi juga harus dibarengi dengan keseriusan,” tuturnya di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Selasa (4/7).

Political will, menurutnya, perlu untuk mewujudkan rencana besar tersebut. Selama ini, satu-satunya yang menghambat pemindahan ibukota adalah terkait pembiayaan.

Beberapa kalangan menyebutkan biaya pemindahan ibu kota bisa mencapai ribuan triliun. Sedang di tahun 2015 ketika Bappenas masih dipimpin oleh Adrinof Chaniago, pernah diungkapkan biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp 100 triliun. Biaya sebesar itu dibagi menjadi beberapa termin dalam jangka waktu 10 tahun.

“Tapi saya dengar kan Kepala Bappenas akan melibatkan swasta dalam pemindahan ini. Itu malah lebih bagus, jadi tidak terlalu membebani negara,” tutur anggota BKSAP ini.

Skema Private Public Partnership (PPP) yang disebut oleh Menteri PPN & Bappenas menurut Hamdhani mempunyai banyak keuntungan. Pertama, anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, perumahan untuk PNS di daerah yang ditunjuk sebagai ibukota baru bisa dibagi dengan swasta.

Kedua, swasta berperan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Ketiga, pemerintah akan berfokus pada tata ruang dan wilayah supaya ibukota yang baru menjadi kota yang modern sesuai standar internasional.

“Kami tunggu kajian dari Bappenas seperti apa. Tempo hari selesai Agustus tahun ini, tapi kita lihat saja sampai akhir tahun,” ungkapnya.(OL-3)