Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

Tjahjo: Kalau tidak Ada yang Berkorban, Selesaikan RUU Pemilu ke Paripurna

Renatha Swasthy
14/6/2017 15:15
Tjahjo: Kalau tidak Ada yang Berkorban, Selesaikan RUU Pemilu ke Paripurna
(ANTARA/M AGUNG RAJASA)

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memahami semua fraksi di DPR ingin memasukan kepentingannya terkait lima isu krusial dalam RUU Pemilu. Tapi tetap saja, jika ingin RUU Pemilu selesai, Tjahjo menyebut harus ada yang berkorban.

"Enggak mungkin kepentingan partai harus mutlak, pasti harus ada yang berkorban," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/6).

Ia yakin, bila masing-masing fraksi ngotot dan tetap pada pendiriannya, tidak akan ada titik temu. Kalau sudah begitu, lebih baik diselesaikan dalam rapat paripurna.

Tapi, bila ingin diselesaikan secara musyawarah, bisa dibicarakan dengan baik di tingkat pansus. Pemerintah, kata dia, saat ini sudah banyak mengalah dan mengikuti keinginan fraksi.

Salah satunya soal tambahan kursi. Pemerintah ingin tambahan kursi 5-10 kursi, sedang fraksi di DPR ingin 19 kursi. Setelah dibicarakan, akhirnya pemerintah setuju tambahan 15 kursi.

Soal ambang batas parlemen, lanjut Tjahjo, pemerintah juga sudah melunak. Yang belum disepakati tinggal ambang batas pencalonan presiden.

Pemerintah masih yakin dengan ambang batas pencalonan presiden 20%, tidak akan ada calon tunggal. Pada Pemilu 2014 saja saat ambang batas 20% ada dua calon. Karena itu Tjahjo mengatakan pemerintah belum akan turun dari keinginannya. Tapi, dia akan melihat pembahasan di pansus lebih dulu.

Dia berharap, semua pihak mau saling terbuka untuk membicarakan soal isu krusial sehingga bisa menghasilkan putusan yang terbaik untuk semua.

"Prinsip pemerintah, yang sudah bisa dimusyawarahkan di pansus, bisa diputuskan di pansus. Yang tidak memungkinkan diambil keputusan di pansus, ya sudah, dibawa ke paripurna DPR," pungkas dia.

Isu yang saat ini masih menggantung adalah soal ambang batas presiden. Pemerintah, PDI Perjuangan, Golkar dan NasDem ingin supaya ambang batas presiden 20%-25%. PAN, PKB ingin ambang batas sama dengan ambang batas parlemen. Adapun PKS, Gerindra, Demokrat tidak ingin ada ambang batas sementara PPP dan Hanura ingin 10%-15%.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ahmad Punto
Berita Lainnya