Komisi XI Terkejut KPK OTT Pegawai BPK Terkait Pemberian Opini WTP

ANGGOTA Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno terkejut dengan adanya OTT KPK terkait dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2016.

Ia mengatakan selama ini Komisi XI menanyakan standar ukuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyatakan suatu laporan keuangan. Pasalnya, sejumlah lembaga atau institusi pemerintah banyak yang terindikasi melakukan perbuatan korupsi.

"Selama ini setiap kali Komisi XI rapat kerja dengan BPK, salah satu yang ditanyakan adalah parameter untuk menyatakan satu laporan itu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Nah, karena apa, ternyata daerah-daerah atau kementerian dan lembaga dapat wajar tapa pengecualian itu memiliki indikasi sangat koruptif," ujar Hendrawan saat dihubungi, Minggu (28/5).

Dengan terungkapnya praktik suap pemberian opini ini oleh KPK, ia anggap sebagai kabar gembira yang bisa mengevaluasi agar tak terjadi lagi ke depannya.

"Jadi apa yang dilakukan hari ini merupakan kabar gembira agar apa yang disinyalir sebagai produk-produk transaksional jual-beli opini itu benar-benar bisa menjadi transparan dan efisien," pungkasnya. (OL-6)