[WAWANCARA Presiden Jokowi] Elite Harus Menjadi Teladan Demokrasi

BERBILANG bulan energi bangsa ini terkuras untuk saling menjelekkan dan memfitnah satu sama lain. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengajak elite politik untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat bagaimana berdemokrasi secara benar. Jokowi menyampaikan hal itu dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun di Istana Bogor, Rabu (24/5).

Bapak telah melakukan lima pertemuan, yaitu dengan ulama, pimpinan media, lalu di Natuna, BPK, dan dengan FKUB di Istana Bogor. Bapak bicara soal kebinekaan, radikalisme, dan antikeberagaman yang membuat riuh rendah. Nada Bapak agak tinggi. Seberapa alert-nya Bapak soal ini?
Jadi begini. Dalam 6-8 bulan ini kita dihadapkan pada situasi yang menyebabkan masyarakat ter-framing dalam jebakan saling menjelekkan, saling memfitnah, dan melupakan kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Energi kita dan tabung-an energi kita habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Apakah ini mau diteruskan? Saya sampaikan hal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. UUD 1945, kebinekaan, dan NKRI, semua sudah final.

Bapak katakan 6-8 bulan terakhir kita bicara itu.
Ini kan rentetan dari pilkada, baik untuk bupati/wali kota maupun gubernur. Setelah pilkada selesai mestinya sudah, tetapi saya lihat kok diteruskan.

Siapa yang terus-teruskan ini?
Banyak sekali yang ingin ini berlanjut karena kepentingan politik dan bisnis yang terganggu. Kita ingin masyarakat lebih dewasa menyikapi. Ini urusan politik atau ada kepentingan yang menunggangi. Kepentingan untuk negara harus dibeda-bedakan. Saya melihat masyarakat semakin dewasa dan matang dengan semua peristiwa ini.

Saya tertarik ketika (Bapak) bertemu pemimpin media. Pada saat itu untuk pertama kali Bapak sebut kata gebuk.
Kita tahu semuanya diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat, bebas berkumpul maupun berdemonstrasi. Ya, kalau sudah keluar dari aturan hukum, kata yang paling tepat ya digebuk, apalagi yang anti-Pancasila. Apalagi yang intoleran, apalagi yang radikal. Ya, enggak ada kata lain selain digebuk. Kalau nanti saya ngomong dijewer, waduh presidennya enggak tegas. Intinya digebuk, ya digebuk.

Bapak concern terhadap hal ini?
Karena itu sangat fundamental. Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika itu fundamental. Kalau orang berani mencoba mengganti itu, menggeser itu, kata yang tepat hanya digebuk, ditendang.

Apakah berhubungan dengan HTI dan isu kebangkitan PKI?
Kita tidak bicara nama organisasi. Namun, kalau jelas bertentangan dengan hal yang sangat fundamental, tidak ada kata lain. Menurut saya, PKI, itu lebih jelas lagi kan. Tap MPR jelas melarang. Kok, ada yang menyampaikan PKI bangkit lagi? Kalau tidak ada ketegasan dan kita biarkan, negara kita mau ke mana?

Bapak mendapatkan support dari militer dan kepolisian untuk menggebuk ormas seperti itu?
Saya bekerja atas dasar amanat konstitusi dan kehendak rakyat. Kalau konstitusi kita jelas seperti itu dan ada yang ingin main di hal fundamental seperti itu, ya menurut saya jangan diteruskan. Untuk hal fundamental dan prinsip, kita harus tegas.

Hubungan antara Presiden dan Wapres dianggap mulai renggang karena ada perbedaan dukungan di pilkada DKI.
Itu yang cerita siapa. Wong kita setiap hari ketemu. Setiap hari diskusi masalah negara dan bangsa. Kadang makan siang bareng. Tidak ada masalah. Pilihan politik berbeda, saya kira biasa saja. Hubungan saya dengan Pak JK enggak ada masalah.

Pilihan yang berbeda itu Bapak tahu juga, kan? Pak JK dukung Anies-Sandi dan membawa mereka ke Prabowo?
Tolong ditanyakan kepada Pak Zul (Ketua MPR Zulkifli Hasan). Pilihan politik seperti itu biasa. Kenapa harus ditanyakan?

Orang bicara friksi (di pilkada) DKI lebih lebar.
Kita harus tahu pilgub ada di 34 provinsi. Pemilihan bupati/wali kota ada di 516 kabupaten dan kota. Pilkada di Jakarta sesuatu yang lain itu pendapat orang-orang. Kalau saya, dengan pemilihan gubernur di provinsi lain, ya sama saja.

Publik punya rasa bahwa DKI berbeda karena sebelumnya Pak Jokowi gubernur dan Ahok wakilnya.
Semua orang juga tahu Basuki Tjahaja Purnama wakil gubernur pada saat saya gubernur, tetapi pilkada di Jakarta sudah selesai dan kita harus menghormati pilihan politik warga DKI. Kita beri kesempatan gubernur dan wagub baru bekerja sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta.

Kalau seperti itu hubungan Bapak dengan Pak Anies itu oke-oke saja. Dulu Pak Anies dekat dengan Bapak, bahkan jadi jubir waktu kampanye 2014 lalu jadi menteri. Kalau awam merasakan, apakah tidak ada sesuatu?
Dengan semua gubernur, dengan semua bupati, dengan semua wali kota sama.

Disintegrasi atau radikalisme bisa timbul karena ada kesenjangan sosial. Bapak paham seberapa lebarnya kesenjangan ini?
Kita tidak tutupi Gini ratio pada 2015 berada di angka 0,41. Kemudian pada 2016 turun jadi 0,39. Artinya, ada penurunan. Kita tidak tutupi juga ada ketimpangan antara kaya dan miskin, ada ketimpangan antarwilayah. Pembangunan sekarang tidak Jawa-sentris dan itu kita lakukan di perbatasan, pulau terdepan, dari desa.

Bapak hampir setiap minggu atau kapan pun keliling Indonesia. Apa yang terlihat?
Saya datang ke tempat-tempat program atau proyek dikerjakan. Dua minggu lalu di pelabuhan kecil di Pulau Halmahera di Kepulauan Tapaleo. Itu pelabuhan kecil, tetapi sangat penting untuk membawa bahan pokok dari dan ke wilayah itu. Dampaknya sangat besar sekali infrastruktur yang kita buat. Juga airport baru, perluasan airport, jalan trans-Kalimantan, dan trans-Papua penting sekali untuk menurunkan biaya logistik.

Soal infrastruktur di Papua. Kalau Papua yang begitu berat bisa diselesaikan, saya yakin tempat lain lebih mudah.
Membangun infrastruktur di Papua sangat sulit. Di ketinggian gunung seperti saya coba. Ini (jalan) belum diaspal, saya naik trail. Bagaimana membawa buldozer dan ekskavator ke wilayah itu, memakai helikopter. Saya naik trail hanya untuk mencoba, merasakan betapa sulitnya bangun jalan Trans-Papua. Kalau nanti tersambung, komoditas dari atas bisa dijual dan kita bisa membawa bahan pokok dan semen menuju Wamena dan kabupaten di sekitarnya.

Dulu harga BBM di Wamena dan sekitarnya Rp60 ribu-Rp100 ribu, sekarang harganya sama dengan di Jawa. Nah, yang menjadi PR adalah harga semen dan sembako. Semen di sana Rp800 ribu-Rp2,5 juta. Kalau ini (jalan Trans-Papua) jadi, harganya bukan turun, melainkan anjlok.

Ada berita bagus. Lembaga pemeringkat S&P memasukkan Indonesia ke kategori investment grade. Ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
S&P sudah memberikan kepercayaan, itu harus kita pakai untuk membawa sebanyak-banyaknya uang masuk ke Indonesia. Investasi ke negara kita menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal kita juga baik, pengelolaan moneter kita baik. Kalau hanya mengandalkan (dana) APBN, jumlahnya jelas terbatas untuk membangun infrastruktur. Jumlahnya hanya 30% dari kebutuhan. Oleh sebab itu, dari mana 70%-nya. Dari investasi, swasta, dari arus uang masuk.

Pengakuan datang ketika kita sedang ingar-bingar seperti ini?
Saya lihat mereka mengamati stabilitas politik dan keamanan negara kita terkendali. Mereka melihat masyarakat sudah matang dalam berpolitik sehingga ekonomi dan politik berjalan beriringan. Artinya, dengan kepercayaan itu ekonomi kita naik kelas, stabilitas politik kita juga naik kelas.

Untuk pertama kali BPK memberikan kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah.
Itu bukan sesuatu yang mudah. Ini kan dikaitkan dengan pengelolaan APBN, keuangan negara. Ini prestasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah baik.

Apakah itu pertanda kita semakin bersih atau pelayanan kepada rakyat semakin baik?
Pengelolaan keuangan negara semakin baik karena 84% dari kementerian dan lembaga itu memperoleh WTP. Dari situ terlihat bahwa pengelolaan keuangan kita semakin baik.

Ada (pihak yang membuat) framing situasi saat ini menuju Pilpres 2019. Mereka itu orang-orang yang terganggu bisnisnya karena Bapak tegas.
Wong namanya politik, ya biasa saja. Ada yang ingin segera masuk 2019. Saya sudah memiliki pengalaman di scope kecil wali kota, scope menengah pilkada DKI, sampai pilpres. Saya rasa yang penting tetap pada koridor aturan yang betul. Jangan membawa masyarakat ke tempat-tempat yang bisa meretakkan hubungan sosial. Elite politik harus memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Memberikan contoh yang baik. Memberikan tuntunan yang baik bagaimana berdemokrasi secara benar.

Tetapi ada yang kebelet ingin pertandingan dimulai besok?
Enggak ada masalah, tetapi sekali lagi mengikuti koridor aturan yang ada, jangan membawa rakyat kepada koridor sebuah keretakan sosial yang menyebabkan kita jadi tidak rukun, dan tabungan energi kita habis untuk yang tidak perlu. Kita juga ingin masyarakat bisa memilah bahwa ini politik, ini pemerintah, ini masalah hukum.

Pak Jokowi dianggap sangat kuat pada 2019.
Saya sekarang fokus bekerja, fokus mengecek proyek dan bertemu masyarakat untuk memberikan kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, dan memberikan sertifikat. Saya konsentrasi pada tugas dan pekerjaan yang diberikan rakyat dan negara.