TIDAK mundur satu langkah pun. Demikian prinsip Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menuntaskan konflik dengan pimpinan DPRD terkait dana siluman Rp12,1 triliun dalam RAPBD 2015.
Bahkan mantan Bupati Belitung Timur yang akrab dipanggil Ahok itu tidak yakin jika langkah mediasi dapat menyelesaikan perseteruan tersebut.
Ketika dihubungi Presiden Joko Widodo yang menawarkan diri untuk menengahi, Ahok ragu upaya Kepala Negara itu mampu meredakan suasana.
"Beliau (Joko Widodo) telepon saya semalam. Saya sudah ngomong bagaimana mau mediasi? Tidak mungkin (saya) terima Rp12,1 triliun dalam RAPBD 2015. DPRD juga tidak mau mundur," kata Ahok di Balai Kota DKI, kemarin.
Menurut Ahok, dewan enggan mengakui kesalahan telah menggelembungkan APBD sehingga muncul nomenklatur anggaran yang tidak diusulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Ini bukan soal Ahok. Akan tetapi, mau tidak Republik ini mulai sekarang dalam pengajuan APBD dan APBN menggunakan e-budgeting. Semua orang bisa melihat siapa yang memasukkan dan mengurangi data," ujar Ahok.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan mediasi untuk mengurai kekisruhan RAPBD 2015 tersebut.
Menurut Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, mediasi dilakukan untuk meminta klarifikasi dari kedua belah pihak.
"Mendagri punya otoritas mengklarifikasi anggaran yang tidak efesien. Soal dana siluman Rp12,1 triliun harus diklarifikasi kewajaran, efektivitas, dan kepatutannya," ungkap Reydonnyzar yang akrab dipanggil Donny itu.
Kemarin, sejumlah perwakilan DPRD DKI dipimpin Ketua Tim Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji menyambangi Donny untuk meminta dokumen RAPBD 2015 yang diserahkan Ahok.
Mereka mengklaim naskah tersebut palsu karena tidak sesuai dengan yang diajukan legislatif.
Akan tetapi, Kemendagri menolak menyerahkannya.
"Kami punya norma dan tata cara," jelas Donny.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengingatkan kedua pihak lebih mengedepankan kepentingan umum.
"Jangan ada langkah untuk menjatuhkan Ahok, pasti tidak didukung publik."
Silpa terbesar
Dalam pandangan peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi UGM Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar, Ahok lebih kuat di mata hukum ketimbang DPRD.
"DPRD tidak bisa membahas (anggaran hingga) satuan ketiga karena eksekutif yang berhak menurunkan program menjadi poin belanja. Soal dana siluman, itu telah diteliti mulai dari pos anggaran yang diusulkan SKPD melalui sistem e-budgeting. Kecil ada kontribusi SKPD menggelembungkan anggaran," tutur Zainal seusai bertemu Ahok di Balai Kota.
Atas semua kejadian ini, Ahok meminta maaf kepada warga Ibu Kota, karena untuk mengatasi polemik RAPBD 2015, dia me nempuh jalur hukum.
"Banyak SKPD menjadi korban. Sisa lebih perhitungan anggaran DKI pada 2014 besar sekali (sekitar Rp30 triliun) karena banyak anggaran siluman. Mulai sekarang saya kunci melalui e-budgeting. Bayangkan, dana Rp12,1 triliun itu bisa untuk membangun 60 ribu unit rumah susun," tandas Ahok.
(Ssr/Ind/X-4)
