Catatan Pascadebat Pamungkas Jakarta

PASCADEBAT pamungkas Pilkada Jakarta 2024 yang telah digelar pada 17 November 2024, warga Jakarta memiliki waktu seminggu untuk menentukan pilihan pada 27 November 2024. Dalam debat terakhir, tema yang diangkat ialah Lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, dengan subtema permukiman kumuh, penanganan kemacetan, penurunan emisi, penanganan banjir, ketersediaan air bersih, pengolahan sampah, ruang terbuka hijau, dan kota layak huni.

Ketiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta telah mengeluarkan kemampuan terbaik dalam menawarkan berbagai ide dan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan Kota Jakarta. Secara umum, banyak kemiripan gagasan yang ditawarkan ketiga paslon. Kalaupun berbeda, bedanya tipis-tipis. Bagi pemilih Jakarta, yang dibutuhkan ialah program mana yang solutif, realistis, dan implementatif untuk menyelesaikan persoalan Kota Jakarta dalam lima tahun ke depan. Lalu, apa saja yang harus dicermati?

Pertama, menata permukiman kumuh harus mengikuti peraturan yang berlaku, seperti cek regulasi peruntukan permukiman sesuai rencana detail tata ruang dan legalitas sertifikat hak milik tanah yang dihuni. Jika jelas status lahan dan peruntukan serta bersih/bebas dari sengketa, pemerintah bisa melakukan konsolidasi lahan, negosiasi, dan diskusi solusi yang disepakati bersama warga terdampak.

Baca juga : Sebut Warga Jakarta Terdidik, Heru Budi Yakin Pilkada DKI Jakarta Berlangsung Damai

Revitalisasi permukiman berupa rusunami (jika dibiayai mandiri/swadaya, hibah/subsidi APBD) atau rusunawa (jika dibangun penuh dari APBD). Kawasan permukiman terpadu didukung jalan dan drainase (jalur evakuasi), taman/lapangan (tempat evakuasi), jaringan utilitas (air bersih, listrik, gas, internet) (bebas kebakaran). Bagi warga yang tidak memperolah unit hunian, pemerintah dapat membangun rusunawa di atas aset pemerintah daerah seperti kantor kelurahan/kecamatan, puskesmas, pasar, sekolah.

Kedua, penanganan kemacetan dilakukan dengan mempercepat pengembangan transportasi publik terintegrasi, baik sistem manajemen maupun infrastruktur pendukung. Dalam konsep aglomerasi, pengembangan transportasi publik harus mengintegrasikan seluruh sistem transportasi se-Jabodetabek. Kantong parkir (park and ride) di wilayah perbatasan, dekat stasiun, terminal, atau transit hub. Infrastruktur pejalan kaki berupa trotoar, zebra cross, jembatan/terowongan penyeberangan/penghubung antarbangunan, dan infrastruktur pesepeda meliputi jalur, parkir, ruang ganti, bengkel, dan toko aksesori.

Penurunan emisi dilakukan melalui uji emisi dan servis gratis mesin kendaraan bebas emisi di bengkel rekanan pemerintah daerah, juga memberikan insentif bagi kendaraan yang telah lulus uji emisi. Elektrifikasi transportasi publik, kendaraan operasional pemerintah, dan kendaraan pribadi, serta memperluas kawasan bebas emisi (kawasan tematik investasi kota) kawasan ramah pejalan kaki, jalur sepeda, taman, dan pepohonan.

Baca juga : Ridwan Kamil: Dukungan Wapres dalam Berbagai Cara

Ketiga, penanganan banjir kiriman dengan membenahi sungai, dikeruk, diperdalam, dan diperlebar, permukiman direlokasi ke rusunawa. Situ/danau/embung/waduk (SDEW) direvitalisasi, dikeruk, diperdalam, diperluas, dan dihijaukan. Sungai dihubungkan ke SDEW untuk menampung luapan sungai agar tidak membanjiri permukiman.

Banjir lokal ditangani dengan merehabilitasi saluran air (mikro, meso, makro), diperbesar diameter salurannya, dihubungkan ke SDEW dan taman/hutan untuk ditampung dan diresapkan ke dalam tanah. Banjir rob diselesaikan dengan merestorasi tata ruang pesisir pantai, merelokasi permukiman yang terancam tenggelam ke rusunawa, mereforestasi mangrove untuk menghalau abrasi pantai, tsunami, hingga ancaman tenggelam.

Sungai dan SDEW harus bebas sampah dan limbah, diolah sebagai sumber air baku. Pemerintah melakukan desalinasi air laut dan mempercepat jaringan perpipaan air minum. Itu semua untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga Jakarta.

Baca juga : Pramono Tidak Khwatir Terhadap Dukungan Jokowi Kepada Ridwan Kamil

Keempat, menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) 30%, di mana saat ini baru mencapai 5,2% (2023). Jalur hijau bantaran kali, tepi jalan, kolong jalan/mbatan layang, bantaran rel kereta api, bawah saluran udara tegangan tinggi, tepian SDEW merupakan lahan potensial RTH. Lahan terbengkalai dan lahan tidur dapat disewa dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahunan) sebagai RTH semipermanen/temporer.

Penanganan sampah dapat diselesaikan berjenjang dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota. Sampah dipilih, dipilah, dan diolah sejak dari sumber. Sampah organik diolah menjadi kompos, sampah anorganik didaur ulang oleh warga (bank sampah).

Indeks Kota Layak Huni 2023 (EIU), dari 173 kota yang dinilai, peringkat 1-10 yakni Wina, Kopenhagen, Zurich, Melbourne, Calgary, Jenewa, Sydney, Vancouver, Osaka, Auckland. Jakarta berada di peringkat 139 di bawah Hanoi (129) dan Kuala Lumpur (94). Jakarta harus bekerja keras untuk menjadi kota layak huni. Ada lima persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu stabilitas keamanan (25%), layanan kesehatan (20%), budaya dan lingkungan (25%), pendidikan (10%), infrastruktur (20%).

Baca juga : Gerindra Optimistis Endorsement dari Jokowi Dongkrak Elektabilitas RK

Selamat memilih.