Menteri di Pusaran Capres

Pemilu presiden 2024 masih tiga tahun lagi, tetapi aromanya sudah tercium. Beberapa tokoh maupun partai telah memublikasikan diri. Pesta demokrasi 2024 akan digelar tanpa petahana, karena Presiden Joko Widodo sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi.

Kompetisi yang menarik perhatian sejumlah politisi karena  semua kandidat memiliki peluang sama. Kondisi yang membuat sejumlah politisi mulai menjual diri jauh-jauh hari. Mereka memperkenalkan diri dalam rangka testing the water.

Testing the water dilakukan untuk melihat reaksi publik terhadap upaya pencalonan seorang kandidat, sebelum benar-benar mencalonkan diri dalam sebuah kontestasi. Reaksi publik yang timbul dari pemberitaan capres/cawapres 2024 memang lagi marak dan hangat.

Banyak nama yang sudah dikenal dan terkenal baik dari kalangan pejabat, tokoh parpol, pengusaha, profesional bahkan pensiunan militer. Namun tentu yang menjadi sorotan yakni sejumlah pejabat publik yang bukannya memikirkan kepentingan rakyat, malah disibukkan dengan kontestasi perebutan kekuasaan.

Nama-nama yang sudah dikenal luas seperti Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Sandiaga Uno, mulai muncul sebagai kandidat. Sejumlah parpol maupun relawan para kandidat sudah kerap menggadang-gadang nama jagoannya.

Ada juga para pejabat publik yang masih malu-malu meskipun hasrat mulai muncul. Misalkan Tri Rismaharini, Tito Karnavian, atau juga Erick Thohir. Ada yang mulai pasang baliho gede-gede, ada yang rajin keliling Indonesia, bahkan ada sudah menggerakkan relawan untuk turun ke masyarakat. Mereka mulai menyibukkan diri untuk mencitrakan sebagai kandidat capres/cawapres 2024.

Sungguh ironis, ketika bangsa ini belum terlepas dari masa pandemi covid-19, para pejabat negara justru telah memikirkan urusan perebutan kekuasaan. Menegaskan bahwa kualitas politisi negeri ini baru sebatas politik kekuasaan, bukan politik kebangsaan.

Yang pasti, dari sejumlah survei menunjukkan, ada tiga nama yang paling berpeluang memiliki elektabilitas tertinggi. Mereka ialah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. 

Menariknya, pengurus PDIP di sejumlah daerah justru mendorong nama Puan Maharani. Sosok yang menurut sejumlah lembaga survei memiliki elektabilitas di kisaran satu koma. Perseteruan dalam tanda kutip di tubuh PDIP itulah yang memunculkan istilah kubu banteng menghadapi kubu celeng. Siapa yang menang, tentunya menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Memang tidak ada yang salah dalam upaya untuk maju pada kontestasi politik, semua warga negara Indonesia punya hak, tidak terkecuali para pejabat negara. Tetapi tentu pemimpin yang ideal lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya dibandingkan hasrat politiknya.

Bukankah bekerja dengan sungguh-sungguh akan membuahkan prestasi bagi seorang pejabat. Kinerja pejabat yang baik dan fokus serta bisa dirasakan oleh masyarakat maka hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan publik.

Prestasi itulah yang mestinya menjadi modal untuk mengikuti kontestasi demokrasi, alih-alih sekadar memoles citra lewat baliho, deklarasi relawan, atau memunculkan nama melalui survei-survei politik.

“Jangan sampai karena nafsu ingin mencalon lalu semua hal dikerjakan. Kalau dia fokus pada kerjanya dan selesaikan tugasnya dengan baik secara otomatis itu akan memengaruhi rakyat untuk mempercayai dia paling tidak punya persepsi yang baik," ucap anggota DPR Fraksi PKB Abdul Kadir Karding.

Namun, ketika pekerjaan utama seorang pejabat negara terutama di sektor eksekutif mulai terdistraksi oleh kepentingan kontestasi jelas akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan, baik itu di level pemerintah pusat maupun di level pemerintah daerah.

Inilah yang perlu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengamankan jalannya pemerintahan hingga 2024 mendatang. Hal ini penting, karena periode ini merupakan terakhir bagi Jokowi, program-program dan kebijakan harus benar-benar diwujudkan.

Tanpa fokus semua pihak, terutama para pembantunya di kabinet, upaya meninggalkan legacy bagi pemerintah Jokowi-Ma'ruf di akhir masa jabatan mereka sulit diwujudkan. Pasalnya, sejumlah menteri dengan posisi strategis yang mencalonkan sebagai capres bakal menghabiskan waktunya untuk berkampanye dan mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat.

Eloknya memang mereka yang memang ingin berkonsentrasi pada kontetasi politik Pilpres 2024, sebaiknya mengundurkan diri. Menteri dan kepala daerah dan pejabat publik lainnya  memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar baik dalam lingkup kementerian dan pemerintah provinsi sebagai tempat mengabdi yang  memiliki sumpah jabatan untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan fokus.

“Jadi logikanya harus mundur dari pada mengorbankan tugasnya (sebagai pejabat publik) karena itu mengorbankan masyarakat dan yang lainnya. Jika ada di antara menteri dan kepala daerah yang memang memiliki aspirasi maju pada 2024 mohon jangan sampai aspirasinya justru mengompromikan pekerjaan utamanya sebagai pejabat publik saat ini," ungkap Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN)) Eddy Soeparno. 

Baca juga: PAN Imbau Menteri yang aktif Nyapres sebaiknya Mundur

Tapi, mungkin saja, PAN berpandangan seperti itu karena memang mereka tidak memiliki wakil di jabatan eksekutif. Dan peluang mereka untuk mencalonkan diri juga maish tipis. 

Namun, tidak ada salahnya jika Presiden Jokowi dengan bijaksana mencopot mereka dari posisi strategis kenegaraan. Bukan hanya kinerja yang bakal diprediksi melorot. Urusan anggaran juga potensial untuk terjadinya pemanfaatan demi kepentingan kontestasi politik. 

Tidak dipungkiri,, dengan politik biaya tinggi seperti di Indonesia, kerap muncul upaya-upaya pemanfaatan dana publik untuk disalurkan kepada pihak atau kelompok tertentu dalam bentuk program, hibah, bansos, atau proyek sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas.

Masuknya sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju ke dalam bursa calon presiden untuk Pemilu 2024 dinilai berpeluang memicu praktik-praktik semacam ini. Selain tak adil, fenomena ini bakal mengorbankan kualitas demokrasi.

“Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah," ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali.

Baca juga: NasDem: Menteri Nyapres Bakal Ganggu Kinerja Kabinet

Itu sebabnya, momentum pergantian Panglima TNI memberi spekulasi akan dimanfaatkan pula oleh Presiden untuk mengevaluasi dan merombak kabinetnya, terutama mereka yang sudah kebelet ingin maju di Pilpres 2024..