Menyoal Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antarkabupaten/kota

PEMERINTAH terus eksis melakukan akselerasi program pembangunan suatu daerah dan muaranya mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional. Secara garis besar, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki lima fokus kerja pembangunan ekonomi, yakni menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas utama, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transfromasi ekonomi. Bahkan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga memiliki program fokus di sektor pertanian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan melalui pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Pelaksanaan program pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia. Meski demikian, tak bisa juga dimungkiri bahwa pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang semakin tinggi, dengan asas keadilan yang rendah dan kontrol yang rendah dari semua pihak secara benar, baik aspek hukum maupun sosial, dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Ada beberapa kondisi umum yang terjadi dalam proses pembangunan. Pertama, ketimpangan ekonomi terjadi pada semua level. Antara negara maju dan negara berkembang, pada tingkat nasional dan regional, antarsektor, antargolongan, dan antarindividu. Kedua, ledakan jumlah penduduk mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Ketiga, ancaman kelestarian lingkungan.

Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial, dan sektoral. Wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan. Ketimpangan ini akan sangat rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan gejolak atau konflik nasional (Muttaqim, 2014).

Merujuk hasil penelitian Nurhuda dkk, 2013, pertumbuhan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali berlangsung dengan cepat, tetapi tidak diimbangi dengan pemerataan. Hal itu akan menimbulkan ketimpangan wilayah karena munculnya pembagian antara wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Karena itu, tidaklah mengherankan terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Sebagai contoh, ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi ada di Pulau Jawa, sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan terendah ada di Kalimantan. Terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan.

Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk menanggulangi masalah ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah ini. Misalnya, melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan, mulai perencanaan sampai pada tahap pengawasan.

Nusa Tenggara Barat (NTB) ialah salah satu provinsi di Indonesia, yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Provinsi NTB yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Di antaranya masalah pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Analisis pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan perekonomian suatu daerah, dengan melihat nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila nilai PDRB meningkat dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut positif. Kondisi itu menjadi kunci utama untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi.

Ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2016-2020 dianalisis, dengan menggunakan indeks Williamson. Nilai indeks Williamson pada 2016 sebesar 0,20, pada 2017 sebesar 0,18, pada 2018 sebesar 0,14, pada 2019 sebesar 0,13, dan pada 2020 sebesar 0,14.

Ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 2016 hingga 2020 masuk kategori ringan karena nilai indeks Williamson berada pada kisaran 0 sampai 0,35 (0

Sementara itu, dengan menggunakan alat analisis tipologi Klassen, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi NTB dapat diklasifikasikan. Pertama, Kota Mataram (kuadran I) termasuk daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh. Kedua, Kabupaten Sumbawa Barat (kuadran IV) termasuk daerah maju, tapi tertekan. Daerah itu ialah daerah yang relatif maju, tetapi dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang relatif kecil akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan.

Ketiga, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Dompu, dan Kabupaten Bima (kuadran II) termasuk daerah berkembang cepat. Daerah yang termasuk kategori itu ialah daerah yang mempunyai potensi besar, tetapi belum diolah secara baik sehingga potensi daerah perlu dikembangkan agar memperoleh pendapatan per kapita yang besar.

Keempat, tidak ada kabupaten/kota di Provinsi NTB yang masuk klasifikasi di kuadran III. Ini berarti bahwa tidak ada kabupaten/kota di NTB yang termasuk daerah yang relatif tertinggal.

NTB sebagai daerah pariwisata, tetapi pada intinya merupakan daerah yang mengandalkan sektor pertanian. Hal itu dibuktikan dengan sektor lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada PDRB ialah sektor pertanian, terutama komoditas tanaman pangan.

Untuk itu, program pembangunan ekonomi diprioritaskan pada sektor pertanian. Segala program pembangunan ekonomi lainnya harus dilakukan secara merata dan disertai pengawasan yang kuat sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antardaerah.