Menguji Efektivitas PPKM Skala Mikro

POSITIVITY rate atau rasio jumlah kasus positif dan jumlah orang yang dites di Indonesia yakni 17,9%. Persentase ini lebih tinggi daripada standar aman WHO, yakni 5%. Inilah situasi terkini di Indonesia. Sekarang total penduduk terinfeksi covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1.123.105 orang (4/2). Di hari ke depan, angka positivity rate ini bahkan diasumsikan masih akan terus meningkat.

Vaksin yang diharapkan sebagai senjata pamungkas, juga tidak mungkin didistribusikan secara luas sebelum pertengahan 2021 (Veugelers dan Zachmann, 2020). Begitu juga dengan ketersediaan obat antivirus yang efektif pada virus SARS-CoV-2 dalam waktu dekat.

Di sisi lain, roda perekonomian yang sudah lama macet harus mulai berjalan kembali, meski covid-19 masih merupakan ancaman aktif dan langsung. Metode pertahanan yang tepat sasaran (targeted) dan cerdas (smart method), ditambah dengan restart ekonomi saat ini, sangat diperlukan untuk mengurangi kerugian manusia dan ekonomi.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, yang berakhir 8 Februari 2021, tergantikan dengan PPKM skala mikro yang dimulai 9 Februari 2021. Hal ini, disesuaikan dengan keinginan Presiden Jokowi, yakni PPKM yang tengah berjalan di Jawa dan Bali saat ini tidak efektif menurunkan angka penyebaran dan infeksi covid-19.

PPKM berskala mikro, seperti dikutip dari pernyataan Presiden, merupakan pembatasan seluruh kegiatan masyarakat, dengan pendekatan berbasis mikro yang meliputi level kampung, desa, dan RT/RW. Keputusan PPKM sekala mikro yang dikhususkan di Jawa dan Bali saat ini, juga dianggap sudah tepat. Menurut studi yang dipublikasikan Qun Li et al. (2020), diperlukan upaya cukup besar yang harus diterapkan, dan diawali di wilayah-wilayah dengan populasi yang berisiko tinggi untuk mengurangi penularan dan pengendalian covid-19.

Sejatinya, PPKM mikro tidaklah jauh berbeda dengan PSBB yang telah dijalankan sebelumnya, atau human mobility restrictions, yang lebih dikenal masyarakat internasional. Pembatasan mobilitas manusia merupakan salah satu cara yang sudah dilakukan beberapa negara.

Beberapa studi yang dilakukan di Tiongkok, Taiwan, dan beberapa negara di Eropa seperti Italia dan Jerman sangat efektif dalam menekan dan memperlambat penyebaran virus SARS-Cov-2.

Contoh, simulasi pembatasan parsial yang dilakukan di megacity Shenzhen, Tiongkok, merefleksikan adanya efek potensial dari pembatasan mobilitas manusia dalam pengendalian dan penyebaran covid-19 (Zhou Y et al, 2020).

Namun demikian, pembatasan mobilitas itu, hanya bisa lebih efektif jika dikombinasikan dengan langkah lain untuk menekan transmisibilitas virus. Efektivitas pembatasan mobilitas juga sangat dipengaruhi karakteristik penularan penyakit itu sendiri, yang memang masih memerlukan kajian lebih lanjut di masa depan.

Untuk mengukur dampak potensial PPKM skala mikro, pembuat kebijakan perlu lebih memahami, sejauhmana pembatasan yang diberlakukan berhasil mengurangi kontak dan transmisi virus. Sehingga, efektivitas perlambatan penyebaran covid-19, serta biaya ekonomi dapat terukur.

 

Strategi efektif PPKM skala mikro

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi strategi pemerintah dalam pelaksanaan PPKM skala mikro agar outcome yang diharapkan tercapai. Pertama, perlu metodologi yang tepat untuk mengukur implementasi PPKM skala mikro sudah berjalan baik atau belum di lapangan.

Penggunaan perangkat seperti Google Data (Google LLC, 2020) sangat membantu untuk memonitor, seberapa banyak mobilitas orang di lokasi tertentu. Rangkaian waktu mobilitas dibuat dari data yang bersifat anonim dan agregat dari para pengguna, yang telah memilih riwayat lokasi, yang nonaktif secara default di perangkat Android mereka.

Riwayat lokasi juga dapat dipilih dengan cara diaktifkan dan dinonaktifkan dari akun Google, serta dapat dihapus langsung dari lini masa mereka. Sehingga, privasinya lebih terjamin. Monitor dan deteksi mobilitas juga bisa dipilih pada area-area tertentu seperti pusat retail dan rekreasi, pasar tradisional, stasiun, dan pusat transportasi publik, perumahan warga penduduk, serta perkantoran.

Kedua, penerapan pembatasan secara ketat pada kegiatan sosial masyarakat (peserta sangat terbatas), penutupan toko-toko yang sifatnya nonesensial, dan pergerakan masyarakat yang tidak jelas urgensinya. Di sinilah peran penting masyarakat pada level mikro yang didukung spirit gotong royong yang merupakan ciri khas kultur masyarakat Indonesia.

Pengawasan skala mikro, bisa dipimpin ketua RT/RW, pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat. Penempatan relawan satgas covid-19 di tiap level, juga dibutuhkan dalam rangka monitoring dan evaluasi program. Pemberian punishment juga bisa dipertimbangkan dalam penegakkan disiplin ketat ketika program berjalan.

Ketiga, keberadaan petugas kesehatan di level mikro dengan SOP yang jelas. Indonesia dengan ketersedian puskesmas dan posyandu di wilayah kelurahan/kecamatan, diharapkan mendukung PPKM mikro agar lebih efektif. Nakes terutama, akan bekerja untuk penelusuran ketika ada warga yang terinfeksi.

Pemberian terapi esensial pada warga yang terinfeksi covid-19, juga diharapkan tidak tertunda. Sehingga, prinsip nondelayed treatment dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, nakes dan relawan juga harus mampu memberikan edukasi yang benar pada masyarakat, secara simultan dan terus-menerus, agar tidak terjadi disinformasi atau berita hoaks terkait covid-19.

 

Implikasi PPKM mikro

Tidak dapat dipungkiri, dari beberapa studi yang dilakukan, efek pembatasan mobilitas ini kemungkinan memperlambat penyebaran covid-19 (Q Li et al, 2020; Kraemer et al, 2020). Namun, pada saat yang sama, akan terjadi penurunan signifikan dalam kunjungan ke tempat kerja, cenderung dikaitkan dengan hilangnya produktivitas kerja. Walaupun, hal ini, sangat tergantung pada sifat pekerjaan yang dilakukan dan jenis pekerjaan yang mampu dilakukan dengan telework.

Selain itu, penurunan mobilitas di sektor lain, terutama retail, rekreasi, bahan makanan, dan apotek, cenderung merugikan mata pencaharian di sektor-sektor itu (terutama sektor yang tidak dapat online). Perlunya studi analisis economic-epidemiology yang tepat dan akurat untuk memperoleh sumber data yang berkontribusi pada jawaban perdebatan tentang risk and benefit, serta dampak yang mendasari kebijakan PPKM skala mikro.

Dialog sosial tripartit antara pemerintah, organisasi pekerja, dan tenaga kerja (UMKM dan korporasi), sebagai pihak yang paling tertekan perlu dipertimbangkan sebagai salah satu kunci, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang berkelanjutan (sustainable).

PPKM skala mikro juga perlu didukung adanya reformasi kelembagaan dan kebijakan yang bertujuan memperkuat pemulihan dan membangun ketahanan, melalui sistem perlindungan sosial yang kuat dan universal. Hal ini dapat bertindak sebagai stabilisator sosial ekonomi dalam menghadapi krisis yang sekaligus akan membantu membangun kembali kepercayaan publik pada institusi dan pemerintah.

 

Solusi jangka panjang

PPKM skala mikro bukanlah pilihan solusi jangka panjang untuk menghentikan wabah pandemi covid-19. Fokus pemerintah pada pembatasan parsial tetap harus diikuti dengan meningkatkan langkah lain, yang sudah ada seperti pengujian massal, pengawasan yang lebih baik, dan dukungan kuat untuk orang-orang yang mengisolasi dirinya.

Edukasi 3T (testing, tracing, dan treatment), dan sosialisasi untuk displin 3M yakni memakai masker dengan baik dan benar, mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, juga masih tetap diperlukan, sebagai solusi jangka panjang. Dukungan terhadap program vaksinasi nasional covid-19 juga diharapkan agar target kekebalan komunitas di Indonesia segera terwujud.