Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
ASIAN Games 2018 dan Sea Games 2019 ialah cermin terbaru prestasi olahraga Indonesia. Dalam ajang Asian Games, dengan posisi keempat, Indonesia meraih 98 medali. Ketika dalam Sea Games 2019, Indonesia juga di posisi keempat dengan total 267 medali.
Sejak Era Reformasi, prestasi olahraga nasional pada dasarnya belum menanjak dan konsisten. Suka atau tidak, konsistensi prestasi olahraga Indonesia justru pada zaman Orde Baru, terutama sejak keikutsertaan Indonesia dalam Sea Games pada 1977. Pada ajang olahraga se-Asia Tenggara ini, Indonesia menjadi yang teratas sepuluh kali, sembilan kali di masa Orde Baru dan satu kali di masa era reformasi ketika menjadi tuan rumah pada 2011.
Indonesia hanya kalah dari Thailand, yang pernah menjuarai ajang ini sebanyak 13 kali. Meskipun kita tahu, enam kali kemenangan Thailand di antaranya ketika ajang ini masih bernama Southeast Asian Peninsular Games atau Pekan Olahraga Semenanjung Asia Tenggara, yang mana Indonesia belum ikut serta.
Tangga tertinggi dari kompetisi olahraga tentulah pekan olahraga dunia yang disebut Olimpiade. Sejak pertama kali mengikuti Olimpiade pada 1952 di Helsinki, Finlandia, Indonesia telah meraih 32 medali, yakni dari cabang bulu tangkis, angkat besi, dan panahan. Indonesia hanya berselisih satu medali dari Thailand, yang telah meraih 33 medali.
Dengan menimbang luas wilayah, jumlah penduduk, sejarah keikutsertaan sejak kemerdekaan atau bahkan ketika masih bernama Hindia Belanda serta potensi-potensi lainnya, prestasi olahraga Indonesia semestinya bisa lebih baik. Dalam pandangan saya, terutama berdasar pengetahuan dan pengalaman berkecimpung dalam keolahragaan nasional selama lebih dari tiga dekade, tidaklah mustahil Indonesia kembali menjadi yang teratas di Asia Tenggara dan mencapai lima besar di tingkat Asia.
Thailand dan Vietnam
Kita harus menerima kenyataan bahwa kini kita harus belajar pada Thailand dan Vietnam. Dari Thailand, kita harus belajar tentang keseriusan dan konsistensi, sedangkan dari Vietnam, kita harus belajar tentang modernisasi sistem olahraga secara cepat dan dan tepat.
Sejak era 1960-an, Thailand telah berusaha membangun sistem olahraga mereka secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Melalui sistem kompetisi, Thailand menyelenggarakan paling kurang tujuh jenis multisport event tingkat nasional. Empat dari kompetisi reguler berbagai cabang olahraga tersebut ialah proses pembibitan, yang meliputi pekan olahraga pemuda, mahasiswa, dan pelajar.
Di samping itu, terdapat puluhan kompetisi tiap-tiap olahraga, baik kompetisi reguler dalam bentuk liga-liga maupun turnamen-turnamen lepas. Dengan ragam kompetisi ini, tidaklah terlalu sulit bagi Thailand mendapatkan atlet yang bagus untuk kompetisi antarnegara.
Sementara itu, prestasi olahraga Vietnam pada dasarnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Seiring liberalisasi ekonomi yang dilakukan sejak 1980-an, Vietnam melakukan modernisasi sistem keolahragaan. Sebagaimana halnya Thailand, Vietnam membangun olahraga melalui pendidikan dan sistem kompetisi.
Sebagai negara sosialis, Vietnam diuntungkan oleh sistem yang sentralistis. Peluang terjadinya cekcok kepengurusan olahraga, umpamanya, lebih kecil dari Indonesia. Demikian juga sebagai sesama negara sosialis, Vietnam memaksimalkan pengalaman Tiongkok dan Rusia dalam membangun olahraga mereka.
Dalam dokumen Country Partnership Strategy (CPS) on Sport Development and Cooperation 2017, kita bisa membaca lebih jauh. Modernisasi olahraga Vietnam juga telah didesain dan dikembangkan dalam konteks industrialisasi olahraga. Dunia olahraga Vietnam tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling mendukung dengan sektor-sektor ekonomi yang terkait.
Revitalisasi visi
Memanfaatkan momentum dinamika politik saat ini, Indonesia harus merevitalisasi visi keolahragaan kalau tidak merevisinya. Selain visi berolahraga demi kesehatan, visi prestasi olahraga dan nasionalisme harus mendapat tempat lebih luas.
Visi prestasi mengatasi skeptisisme yang kerap menghinggapi banyak pihak harus berani dinyatakan pemerintah dan dijalankan para pejabat serta pengurus olahraga. Demi konsistensi dan kesatuan visi, Presiden Jokowi sendiri yang harus menyatakan seperti apa prestasi olahraga yang diinginkan Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. Belajar dari Vietnam, sentralisasi presidensial amat dibutuhkan saat ini.
Demikian juga visi nasionalisme haruslah diperkuat. Seiring dengan insentif ekstrinsik, seperti gaji, bonus, penghargaan, dan lainnya. Visi nasionalisme olahraga ini sudah dimulai Bung Karno pada era 1950-an dan 1960-an, serta dilanjutkan Presiden Soeharto selama tiga dekade emas olahraga Indonesia.
Ini tidak hanya berlaku pada para atlet, tetapi juga pada pengurus, pelatih, dan semua orang yang terlibat dalam olahraga. Khusus terkait atlet, tidak ada negara yang berprestasi dalam olahraga yang tidak menanamkan prinsip kebangsaan pada atlet-atletnya. Kebanggaan dan kebahagiaan mewakili sebuah bangsa, bahkan hidup dalam diri atlet-atlet profesional di negara paling liberal sekalipun.
Penyatuan organisasi
Seiring dengan visi prestasi dan nasionalisme, organisasi dan kepemimpinan olahraga Indonesia harus dibenahi, yakni hanya menjadi satu, apa pun namanya. Sistem olahraga Indonesia tak bisa terus berkutat dengan konflik-konflik internal.
Bukan rahasia lagi kalau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terlibat perang dingin dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Kedua organisasi olahraga ini tak bisa dikatakan saling dukung di hulu maupun hilir. Salah satu yang paling mencolok tentulah bagaimana KONI dan KOI berebut lahan dalam persiapan pekan-pekan olahraga.
Secara normatif, KONI bertanggung jawab dengan sektor hulu atau pembibitan dan pembinaan atlet ketika KOI bertanggungjawab terkait keikutsertaan Indonesia dalam berbagai ajang olahraga. Di atas kertas, pembagian kewenangan ini terlihat mudah. Akan tetapi, hal yang terlupakan ketika dualisasi ini diresmikan ialah prinsip kontinuitas hulu hilir olahraga serta keefektifan sistem manajerial.
Hal paling buruk dan menyedihkan tentu saja bahwa konflik terjadi karena persoalan lapak-lapakan, ego sektoral yang membesar karena persoalan anggaran, sponsorship, dan semisalnya ketika sampai pada soal kerja dan tanggung jawab keolahragaan terjadi perilaku saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab.
Program hulu hilir
Setelah organisasi dan kepemimpinan olahraga dibenahi, lagi-lagi belajar dari Thailand dan Vietnam. Indonesia harus merevitalisasi dan menambah berbagai program olahraga dari hulu sampai hilir karena tidak ada manusia yang tiba-tiba jadi atlet berprestasi. Umpamanya, pendidikan dan pembinaan olahraga harus dimulai sejak dini di tingkat sekolah dasar dan menengah.
Mata pelajaran dan fasilitas olahraga harus dibangun di sekolah-sekolah, bukan seadanya seperti di kebanyakan sekolah Indonesia saat ini. Demikian juga beasiswa olahraga di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi harus dihidupkan. Negara-negara maju seperti AS secara serius sudah sejak lama menerapkan program ini.
Mengiringi pendidikan dan pembinaan, sistem kompetisi sesuai umur dalam semua cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat internasional, baik yang reguler maupun turnamen lepas, perlu dibenahi dan ditambah. Klub-klub olahraga yang mendidik calon-calon atlet wajib didukung dan difasilitasi, bukan justru dilemahkan seperti pada kasus bulu tangkis tempo hari. Semoga prestasi olahraga Indonesia menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved