PADA 4 Desember 40 tahun silam, U2 tampil di The Hope and Anchor, Islington, London. Kala itu mereka hanya ditonton tak lebih dari sepuluh orang. Lebih ngenes lagi, di tengah penampilan, senar sang gitaris, The Edge, putus sehingga memaksa mereka berhenti manggung.
Namun, cerita berbeda terjadi di Stadion Nasional Indoor, Singapura, pekan lalu. Di tempat itu, sekitar 30.000 orang, yang konon kabarnya mayoritas milenial Indonesia, ikut bernyanyi bersama mereka. Lewat konser bertajuk Joshua Tree, band asal Irlandia yang digawangi Bono (vokal), The Edge (gitar), Adam Clayton ((bas), dan Larry Mullen jr (drum), menghibur fans mereka di tempat itu selama dua hari berturut-turut.
Selama dua hari itu, seluruh tiket yang dibanderol antara Rp1 juta hingga Rp12 juta itu, ludes terjual. Sila hitung sendiri berapa pendapatan diperoleh Bono dkk. Pada 25 November lalu, situs ultimateclassickrock.com mengutip data dari Pollstar menyebut, U2 sebagai band tersukses dalam satu dekade terakhir untuk urusan tur.
Sejauh ini, mereka telah menghasilkan US$1,038 miliar (Rp14,64 triliun) dari konser. Pendapatan itu lebih tinggi dibandingkan band legendaris The Rolling Stone yang cuma menghasilkan US$929 juta (Rp13,10 triliun). Itu hanya dari urusan konser, belum dari penjualan album dan segala pernak-perniknya yang bisa dijual dalam etalase industri hiburan kapitalis.
U2, Rolling Stones, The Beatles, film-film produksi Hollywood, maupun Boy Band dan Girl Band dari Korea Selatan yang kini tengah ngetrend, adalah produk dari industri kreatif. Mereka merupakan salah satu mesin uang bagi keluarga, dan negara masing-masing. Pasar mereka global, termasuk negara-negara yang sedang tertatih agar bisa lepas dari middle income trap, seperti Indonesia.
Namun, kita tak perlu kecil hati. Korsel yang kini maju dengan produk otomotif, teknologi komunikasi, serta bintang K-Pop-nya, dulunya juga bernasib sama dengan Indonesia, dikekang rezim militer dan dihantam badai krisis ekonomi di akhir 90-an. Bedanya Korsel bisa segera bangkit, bahkan melesat, sementara Indonesia hingga kini masih gamang menentukan perlu tidaknya ujian nasional bagi murid-murid sekolah, serta risau perlu tidaknya menghafal dan mengamalkan Pancasila.
Dua persoalan itu, sistem pendidikan dan ideologi negara, semestinya sudah selesai bagi negara yang merdeka sejak 1945 ini. Kita semestinya mencontoh Korsel, yang hingga pertengahan 1950-an masih diamuk perang saudara, namun bisa cepat menjelma jadi negara maju.
Bahkan mereka kini berani menantang negara-negara barat, khususnya Amerika dan Inggris, di bidang industri kreatif, terutama melalui kebudayaaan populer seperti musik dan film. Padahal, di dua bidang itu, Amerika dan Inggris merupakan pemain utama sejak hampir seabad terakhir.
Nekatkah Korea? bisa dibilang iya. Tapi, mereka bukan bonek alias asal nekat. Mereka telah mempersiapkan ini dengan matang sejak era 90-an, antara lain dengan membangun jaringan internet berkecepatan tinggi. Pemerintah Korsel berkeyakinan penyebaran budaya populer mereka mustahil tanpa jaringan internet. Mereka pun menyubsidi pemasangan koneksi internet di rumah-rumah.
Tidak hanya pemerintah, pihak swasta, utamanya para pelaku industri hiburan, juga telah menyiapkan kawah candradimuka bagi sejumlah boy/girl band Korea maupun aktris/aktor drama korea. Hasilnya? kini gadis-gadis remaja hingga para ibu di Indonesia, dan juga negara-negara ASEAN lainnya, histeris dan termehek-mehek kecanduan.
Menurut Euny Hong, jurnalis berdarah Korea yang kini menetap di AS, dalam bukunya Korean Cool: Strategi Inovatif di Balik Ledakan Budaya Pop Korea, bahkan para ekonom telah mempelajari dengan teliti perkembangan negara-negara dunia ketiga, termasuk perilaku, gaya hidup, serta apa saja yang mereka butuhkan. Sehingga, kata dia, ketika perekonomian mereka mulai tumbuh dan memiliki kemampuan mengonsumsi, dapat segera menyerap mesin cuci, ponsel, seni, maupun kuliner asal negeri ginseng.
Indonesia yang kaya budaya, destinasi wisata, juga kuliner, semestinya juga bisa mengemas semua aset itu menjadi produk jualan. Jangan melulu bergantung pada industri komoditas dan migas. Apalagi sekadar memungut rente. Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, mesti melirik industri kreatif sebagai alternatif income. Mereka mesti duduk bersama memikirkan strategi dan inovasi yang harus dilakukan ke depan. Tidak bisa seperti yang dibilang Bono with or without you, alias jalan sendiri-sendiri. (A-4)
