Kebohongan Award ala PSI

KETIKA hoaks, kabar palsu, maupun berita yang tidak jelas duduk tegaknya banyak sekali digunakan elite politik untuk menimbulkan kecemasan masyarakat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengambil sebuah langkah yang terbilang unik untuk melawannya, yakni dengan memberikan award atau penghargaan. Penghargaan di sini tentu saja bermakna sebaliknya, diharapkan bahwa yang menerima mesti sadar bahwa apa yang dilakukannya sangat buruk.  

Kali ini, tiga buah piagam yang telah dibingkai PSI ditujukan kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Prabowo mendapat penghargaan kebohongan terlebay awal 2019. Penghargaan itu diberikan atas pernyataan Prabowo yang menyebut selang darah RSCM dipakai 40 kali.

Kemudian, Sandiaga Uno mendapat penghargaan kebohongan terhakiki awal 2019. Penghargaan ini atas pernyataan Sandiaga bahwa Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dibangun tanpa utang. Terakhir, Andi Arief mendapat penghargaan kebohongan terhalu awal 2019. Ini karena Andi dianggap ikut menyebarkan hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sayangnya, setelah mengirimkan piagam untuk para 'pemenang', Grace Natalie selaku Ketua Umum PSI, mesti menanggung sebuah laporan polisi. Ia bersama tiga rekannya resmi dilaporkan beberapa kader Prabowo ke polisi terkait dengan kasus kebohongan award.

Tujuan menjerakan
Dalam surat laporan polisi bernomor LP/B/0023/I/2019/Bareskrim tertanggal 6 Januari 2019 itu, Partai Solidaritas Indonesia dinilai sudah menghina dan melecehkan mereka yang diberi piala kebohongan. Keempat politisi PSI dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana kejahatan tentang konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sesuai Pasal 156 KUHP Jo Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Barangkali upaya PSI membuat piagam atas kebohongan yang dilakukan elite-elite politik bermaksud menjerakan mereka untuk tidak lagi menyebar hoaks. Namun, di masa kebebalan politik ini, elite mana yang mau disindir. Alhasil, PSI pun dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian. Padahal sekitar sebulan lalu, Grace juga dilaporkan ke polisi atas tuduhan penodaan agama karena sikap partainya terhadap perda syariah.

Pada dasarnya, guna membuat elite malu menyebar hoaks, aksi itu layaknya diinisiasi masyarakat sendiri. Pernyataan sikap masyarakat nantinya membuat elite berpikir bahwa hoaks akan mendelegitimasi posisi mereka.

Sebuah survei yang digagas Lembaga Riset Publik (LRP) baru-baru ini menunjukkan bahwa tiap kampanye hitam di media berimplikasi negatif pada partai politik. Di situ diketahui elektabilitas Partai Gerindra turun secara signifikan setelah isu hoaks melanda para petinggi partai berlambang burung garuda itu. Dalam dua bulan, elektabilitas Gerindra merosot dari 18,6% menjadi 17% (per akhir Desember 2018).

Perlu kerja sama
Berita palsu dan kampanye negatif memang masalah pelik dalam sistem demokrasi, yang membebaskan peredaran informasi. Di luar pemberitaan media pers, informasi begitu banyak beredar melalui media sosial, tetapi para komunikan minim kemampuan untuk memverifikasinya.

Mengutip Darrell M West dalam tulisannya, How to Combat Fake News and Disinformation (2017) untuk mengatasi masalah ini, kita mesti menggunakan cara yang tidak merusak manfaat media digital itu. Untuk menjaga sistem yang terbuka dan demokratis, penting agar pemerintah, bisnis, dan konsumen bekerja sama menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah harus mempromosikan literasi berita dan jurnalisme profesional yang kuat di masyarakat. Industri berita harus menyediakan jurnalisme berkualitas tinggi untuk membangun kepercayaan publik dan memperbaiki berita dan disinformasi palsu tanpa melegitimasi mereka.

Perusahaan teknologi harus berinvestasi dalam alat yang mengidentifikasi berita palsu, mengurangi insentif keuangan bagi mereka yang mendapat untung dari disinformasi, dan meningkatkan akuntabilitas daring. Lembaga pendidikan harus membuat memberi informasi kepada orang-orang tentang literasi berita sebagai prioritas tinggi. Akhirnya, individu harus mengikuti beragam sumber berita dan skeptis dengan apa yang mereka baca dan tonton.

tiserrt
Berita palsu dan kampanye negatif memang masalah pelik dalam sistem demokrasi, yang membebaskan peredaran informasi. Di luar pemberitaan media pers, informasi begitu banyak beredar melalui media sosial, tetapi para komunikan minim kemampuan untuk memverifikasinya.