INDONESIAN Judo Communitty (IJC) meminta Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) berkomunikasi kembali dengan pengurus provinsi terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas).
Seperti diketahui PB PJSI berencana untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) secara virtual. Semula Munas akan digelar pada 25-27 Juni lalu di Ciloto, Bogor, Jawa Barat. Namun, diputuskan ditunda lantaran adanya pandemi covid-19.
Komisaris Utama IJC Raymond Rochili mengatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) tidak diatur tentang Munas virtual. "Kalau toh tetap menggelar Munas virtual, tentu harus ada persetujuan dari Pengprov sebagai pemegang mandat kedaulatan di Munas," kata Raymond dalam keterangannya pada Minggu (22/8).
Raymond pun PJSI sebaiknya memutuskan hal-hal strategis hanya melalui forum rapat internal pengurus. "Munas adalah forum tertinggi yang menentukan arah dan masa depan judo Indonesia. Jadi alangkah kurang elegan kalau PJSI tetap memaksakan Munas secara virtual," tambahnya.
Baca juga: PJSI Hadirkan Kejuaraan Judo Virtua
Mantan judoka nasional era 1970-an itu mengatakan wajar bila para Pengprov menolak secara tegas keinginan PJSI melaksanakan Munas secara virtual. Penolakan itu juga, lanjut Raymond, selain tidak diatur dalam AD dan ART PJSI, juga waktunya mepet dengan pelaksanaan PON 2020.
PJSI pun diminta fokus dan berkonsentrasi penuh untuk mensukseskan PON 2020 itu sembari mensosialisasikan rencana pelaksanaan Munas secara terbuka dan tidak mendadak.
Sementara itu, untuk kandidat yang digadang-gadang menjadi Ketua Umum baru ialah Achmad Husry dan Maruli Simanjuntak. Achmad dikabarkan mendapat dukungan dari mayoritas Pengprov. Sementara Maruli dari sejumlah pengurus PB PJSI saat ini. (R-3)
