Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEKAN Olahraga Nasional (PON) 2020 yang diselenggarakan di Papua akan mempertandingkan 37 cabang olahraga (cabor). Jumlah itu menyusut dari sebelumnya yang mencapai 47 cabor. Penyusutan jumlah cabor disepakati dalam rapat terbatas mengenai persiapan PON yang dipimpin Presiden Jokowi, kemarin. Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, itu, hadir Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Gubernur Papua Lukas Enembe selaku Ketua Panitia Besar PON.
“Jumlah cabor harus sesuai dengan sport olympic dan sesuai dengan kondisi di Papua, baik infrastruktur maupun venue,” kata Imam yang tidak memerinci apa saja 10 cabor yang dicoret.
Sebelumnya, seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait dengan PON yang di-pimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Imam mengatakan pengurangan cabor merupakan antisipasi jika pada waktu tertentu tidak tersedia akomodasi, fasilitas, dan kemudahan transportasi tuan rumah.
Selain pengurangan jumlah cabor, waktu penyelenggaraan ajang olahraga empat tahunan itu juga bergeser. Semula akan digelar 9-21 September, kemudian menjadi 20 Oktober-2 November. Persoalan pengadaan peralatan perlombaan dan pertandingan menjadi alasan diundurnya pelaksanaan PON.
Sementara itu, Lukas menjelaskan, PON akan digelar di tiga daerah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Mimika. Lukas meyakini penyelenggaraan PON akan berlangsung aman. “Saya yakin akan aman. Kita koordinasi dengan wali kota karena akan diselenggarakan di tiga tempat, saya rasa tidak masalah,” ujar Lukas.
Pemanfaatan arena
Dalam rapat, Jokowi meminta agar PON dipersiapkan dengan matang. Pembangunan arena kompetisi dan nonkompetisi hingga kesiapan akomodasi bagi atlet dan ofisial yang akan datang ke Papua, kata Jokowi, sangat diperlukan. “Saya minta para menteri terkait, Gubernur Papua juga, untuk terus terjun langsung memantau, mengecek perkembangan dan persiapan di lapangan. Lakukan evaluasi secara berkala tentang masalah dan kemajuan yang sudah dicapai di lapangan,” jelasnya.
Jokowi juga meminta pemda untuk membuat rencana pemanfaatan fasilitas olahraga setelah PON selesai. Jokowi tidak ingin seluruh fasilitas olahraga, seperti stadion sepakbola atau atletik, terbengkalai dan tidak terurus. Diharapkan arena-arena itu nantinya bisa melahirkan banyak atlet unggul dari ‘Bumi Cendrawasih’.
Menanggapi permintaan Jokowi, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua, Alexander KY Kapisa, mengatakan pihaknya berencana akan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat Papua agar bisa menjaga dan memanfaatkan arena PON.
“Kami akan menjaga venue ini untuk kepentingan atlet-atlet kami. Semoga dengan adanya PON di tanah kami, bisa memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Papua,” ujar Alex kepada Media Indonesia. (*/R-3)
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali optimistis Papua mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.
JELANG perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Kota Jayapura, Provinsi Papua, para relawan protokol kesehatan (prokes) terus ditingkatkan kapasitasnya.
BNPB memberikan dukungan armada mobil komunikasi berteknologi satelit untuk memfasilitasi komunikasi Satgas Protokol Kesehatan (Prokes) selama penyelenggaraan PON XX Papua.
Ada 52 atlet yang akan menjalani latihan mulai Januari ini.
Atlet takraw Sulsel akan ikut Pra-PON 2019.
Dalam rapat anggota KONI Papua tersebut, ada beberapa hal yang harus dibahas, antara lain mengenai kesiapan atlet-atlet Papua sebagai kontingen tuan rumah dan kesiapan terkait pembentukan panitia penyelenggara PON 2020
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved