Bangkitkan Olahraga dengan Totalitas

TERPURUKNYA kontingen Merah Putih di SEA Games Kuala Lumpur, Malaysia, ialah penanda Indonesia sedang darurat olahraga. Perlu totalitas seluruh pemangku kepentingan untuk bangkit.

Di SEA Games 2017 Kuala Lumpur yang baru saja berakhir, Indonesia terjerembap di posisi kelima daftar perolehan medali di bawah tuan rumah, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Raihan medali mereka bahkan terburuk sepanjang sejarah SEA Games, yakni cuma membawa pulang 38 emas, 63 perak, dan 90 perunggu, dari target 55 emas.

Pengamat olahraga Fritz Simanjuntak mengatakan, jika ingin mengu­lang kejayaan Indonesia seperti di era Orde Baru, pemerintah harus memiliki tolok ukur yang jelas. Pemerintah, tegasnya, kemarin, mesti memiliki cetak biru olahraga Indonesia sehingga bisa fokus untuk mengedepankan cabang yang berpotensi mendulang emas. “Fokus ke latihannya, ke atletnya, ke uji cobanya, dan ke anggarannya.”

Beragam persoalan mengganggu persiapan para atlet Indonesia sebelum SEA Games Kuala Lumpur seperti keterlambatan uang saku, tidak adanya alat bertanding, dan batalnya uji coba. Menurut pelatih kepala tim wushu Indonesia, Novita, pemerintah jangan asal menuntut atlet berprestasi jika tak bisa memberikan dukungan.

“Permasalahan olahraga di Indonesia bukan barang baru, tapi terus berulang kali terjadi. Peralatan, uang saku, akomodasi, itu kan masalah klasik,” cetus Novita.

Ia juga menilai, masih tingginya ego pemangku kepentingan, seperti Kemenpora, KOI, dan Satlak Prima menghambat peningkatan prestasi. Untuk bisa bangkit di Asian Games tahun depan, Novita menegaskan, semua pihak harus bersinergi dan total bekerja.

Mantan Ketua Umum PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, Rohmad Hadiwijoyo, menilai ada dua hal yang menyebabkan terpuruknya Indonesia di SEA Games. Pertama, kurang pekanya Kemenpora dalam mempersiapkan atlet. Kedua, tak ada koordinasi yang jelas dengan KONI dan KOI.

Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan Asian Games 2018 ialah momentum untuk mengembalikan kejayaan olahraga Indonesia. Karena itu, dalam 11 bulan waktu yang tersisa, pihaknya akan mematangkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder. Presiden Jokowi pun berjanji akan melakukan evaluasi besar-besaran. (Beo/X-8)