Birokrasi Hambat Prestasi Atlet

MASALAH tersendatnya pendanaan dinilai menjadi salah satu penyebab utama buruknya prestasi Indonesia di SEA Games 2017. Target posisi empat besar dengan raihan 55 medali emas gagal diwujudkan kontingen 'Merah Putih'. Sebelum SEA Games 2017, masalah anggaran untuk peralatan dan uang saku atlet banyak dikeluhkan. Permasalahan itu kembali mencuat menyusul pengakuan peraih emas tolak peluru putri Eki Febri Ekawati yang menyatakan belum menerima dana akomodasi sejak Januari 2017. Dalam menanggapi hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan anggaran untuk kebutuhan atlet lebih banyak berasal dari kas negara sehingga banyak prosedur yang harus dipatuhi.

Menurut Imam, memang harus ada terobosan agar aturan untuk anggaran olahraga bisa lebih fleksibel. "Kami harus buat terobosan bersama. Tapi kami harus hati-hati karena anggarannya bersumber dari APBN dan keuangan negara. Kalau tidak, bisa ada persoalan hukum di belakang," kata Imam, Kamis (31/8). Untuk bisa mewujudkan fleksibilitas pemberian anggaran olahraga, jelasnya, peran Lembaga Pendanaan Khusus Olahraga (LPUDK) akan dimaksimalkan. Lembaga tersebut dapat segera memproses kebutuhan anggaran atlet yang dananya bersumber dari BUMN atau donasi perusahaan swasta.

"Kalau pakai APBN, sekali lagi, itu harus ada proses dan administrasi. Kalau tidak itu jadi temuan. LPDUK ini yang akan menerobos itu," jelas Imam. Beberapa cabang olahraga mengaku mengirim atlet ke SEA Games 2017 tanpa dana pemerintah. Misalnya tujuh atlet junior Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang berangkat dengan biasa Ketua Umum PASI Bob Hasan. Dari karate, disebutkan ada sejumlah peralatan tanding yang belum diserahkan ke atlet. Akibatnya, saat bertanding, para karateka harus mengenakan peralatan yang lama.

Manajer tim karate Zulkarnaen Purba mengatakan dirinya sudah malas menagih ke Satlak Prima. "Saya sudah lelah menjelaskan hal ini. Tapi kondisinya begitulah," kata dia.