Karyawan Freeport Demo ke Kantor Bupati Mimika

MIMIKA, Papua bergolak. Dilaporkan ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan privatisasi serta kontraknya bergerak dari Lapangan Timika Indah menuju Kantor Bupati Mimika di Kampung Karang Senang-SP3 Timika, Jumat (17/2).

Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi kemarin dimana ribuan karyawan Freeport menyampaikan tutuntutannya ke pemerintah pusat agar pemerintah Indonesia segera menerbitkan perizinan kepada perusahaan tambang itu untuk kembali mengekspor konsentrat ke luar negeri.

Rencananya, di kantor Bupati tersebut mereka akan akan menyampaikan tuntutan yang sama kepada pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Freeport Indonesia kini tidak lagi melakukan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak sejak 12 Januari 2017 setelah pemerintah tidak lagi memberikan izin ekspor kepada perusahaan tersebut.

Sebagai solusinya, pemerintah meminta Freeport mengganti rezim kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan mengubah kontrak karya ke IUPK sebagaimana amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), maka PT Freeport dan perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya di Indonesia wajib membangun industri pemurnian (smelter) di dalam negeri.

Selain itu PT. FI juga diharuskan mengikuti aturan pajak terbaru terkait ekspor konsentrat dan mengubah luasan wilayahnya hingga maksimal 25 ribu hektare.

Buntut dari persoalan itu, sejak 10 Februari operasional tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah (underground) PT Freeport Indonesia dihentikan sementara waktu. Sebab, PT Freeport hanya bisa memasok 40 persen produksi konsentratnya ke pabrik pengolahan di PT Smelting Gresik, Jawa Timur.

Dampak lain dari kebijakan tersebut, kini manajemen PT Freeport dan manajemen perusahaan kontraktor serta privatisasinya mulai merumahkan sebagian karyawan.

Untuk mengantisipasi agar suasana tetap kondusif, Polres Mimika mengerahkan ratusan personel guna mengamankan jalannya aksi unjuk rasa itu.(OL-4)