Pengisian ASN Banten Dikritisi

PENGISIAN posisi aparatur sipil negara (ASN) di Banten diduga tidak berlandaskan prinsip profesionalitas dan beraroma jual beli jabatan.

Seperti Sekretaris DPD KNPI Banten Ishak Newton, kemarin, yang mempertanyakan keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan mengangkat seorang berlatar belakang dokter gigi untuk mengisi posisi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

“Memangnya tidak ada lagi pejabat kompeten di bidang perpustakaan? Pemerintah provinsi (pemprov) perlu menjelaskan mengapa mengangkat dokter gigi untuk mengepalai perpustakaan,” ujar Ishak.

Aktivis Koalisi Antikolusi dan Nepotisme Jabatan Poppi menduga ada praktik jual beli dan transaksi dalam pengisian pejabat eselon II, III, dan IV di Pemprov Banten. Apalagi, sambung dia, ada orang yang mengklaim sebagai orang dekat Nata Irawan yang menjanjikan jabatan tertentu kepada sejumlah ASN dan, sambung dia, semua ada kompensasinya.

“Ini membuktikan praktik jual beli jabatan sangat kental terjadi di Banten,” ujar Poppi.

Nata Irawan menyandang jabatan plt gubernur sejak 26 Oktober 2016, seiring dengan Rano Karno yang mengajukan cuti kampanye. Karena masa jabatan Rano Karno berakhir pada 11 Januari, Nata Irawan sejak 30 Januari menjadi penjabat gubernur hingga pelantikan gubernur definitif hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 15 Februari.

Saat kepemimpinan Nata Irawan, terjadi pergantian 1.372 pejabat ASN yang terdiri dari 44 ASN eselon II, 662 ASN eselon III, 664 ASN eselon IV, serta dua pejabat fungsional.

Nata membantah semua tudingan itu. Menurut dia, informasi jual beli jabatan di Banten adalah fitnah.

Menurutnya, tidak ada ruang tawar-menawar dalam proses penempatan pejabat. Sebab, sambung Nata, penempatan ASN sudah sesuai dengan kompetensi dan kinerja, serta melalui proses seleksi sesuai kapasitas, loyalitas, integritas, dalam memimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Nata bahkan mengaku siap mundur jika terjadi praktik jual beli jabatan di Pemprov Banten. “Kalau memang ada, silakan buktikan. Saya siap mundur,” ujar Nata.

Calo tenaga kerja
Setelah mengungkap praktik pungli di Unit Uji Kir di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Purwakarta menginventarisasi mekanisme penerimaan tenaga kerja di Purwakarta.

Langkah itu berawal dari banyaknya laporan masyarakat tentang calo tenaga kerja di Purwakarta, terutama di daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan industri.
Anggota tim Saber Pungli Purwakarta yang juga menjabat sebagai Inspektur Bidang Pencegahan pada Inspektorat Daerah Purwakarta Taufik Rahman menyebut pihaknya sudah mengaudit lembaga yang digunakan calo tenaga kerja. “Berkasnya sudah siap. Kami akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan,” kata Taufik.

Besaran uang pungli yang dipungut dari para calon te­naga kerja, kata Taufik, mulai Rp2 juta hingga Rp10 juta, bergantung pada jenis perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru. “Tergantung dari jenis perusahaan. Kami mengetahui perbedaan itu dari bukti kuitansi yang berhasil kami kumpulkan,” ungkapnya.

Di Kabupaten Purwakarta terdapat 396 perusahaan nasional ataupun multinasional dan sekitar 30 ribu karyawan yang tersebar di berbagai kawasan industri. (BB/RZ/OL/N-1)