Suara Daerah (II): Jangan Sampai Berkas Bermalam

PONTIANAK dinobatkan sebagai kota terbaik dalam pengelolaan ekonomi daerah berdasarkan survei terhadap 32 ibu kota provinsi oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Ini bukan penghargaan yang pertama kalinya bagi Pontianak. Untuk mendukung layanannya, kota ini punya sekitar 149 inovasi guna meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Apa saja itu?

Wartawan Media Indonesia Aries Munandar berkesempatan mewawancarai Wali Kota Pontianak Sutarmidji terkait peningkatan pelayanan publik di Pontianak, Jumat (10/2) lalu. Berikut kutipannya.

Upaya apa yang telah dilakukan untuk membenahi tata kelola pemerintahan?
Saya kira banyak, ya, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa harus memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan yang transparan, murah, cepat, dan bebas dari pungu-tan liar.

Apa konkretnya?
Pemangkasan izin usaha. Awalnya ada 99 izin, kemudian menjadi 27, dan sekarang tingal 18 perizinan. Ini masih dievaluasi lagi. Kalau perlu, hanya 14 perizinan. Seluruh pengurusannya juga sudah online, termasuk perpanjangan izin karena tanda tangan digital sekarang sudah diakui.

Waktu pengurusannya pun lebih cepat. Berdasarkan SOP, masih 39 hari, tetapi riilnya cuma 14 hari kerja. Untuk IMB selama 1-3 hari, dari semula puluhan hari kerja.
Pontianak paling banyak mengeluarkan izin usaha UMKM. Ada sekitar 7.000 perizin­an dalam 6 bulan ini.

Kami mengonversi surat penunjukan tempat usaha (SPTU) menjadi izin usaha mikro agar mereka bisa mengakses kredit. Persyaratannya juga dipermudah, tidak banyak fotokopi ini fotokopi itu.

Ide inovasi berasal dari siapa?
Rata-rata dari staf. Saya cuma bilang ini terlalu banyak, coba dievaluasi. Namun, saya memang mewajibkan setiap SKPD berinovasi. Setiap tahun mereka harus punya satu inovasi, dan kemudian saya evaluasi, termasuk kelurahan.

Kalau tidak ada inovasi, lurahnya tidak saya pertahankan (diganti). Namun, kalau invonasi itu berhasil dan berdampak besar, mereka dapat (tambahan) anggaran, lurah bisa ikut pendidikan dan promosi jabatan.

Apa lagi yang Anda tekankan kepada staf?
Saya tidak mau ada berkas apa pun yang sampai bermalam di dinas (SKPD), kecuali yang perlu penelitian lebih lanjut, seperti dokumen untuk izin lingkungan. Namun, itu pun paling tidak langsung ditindaklanjuti begitu sampai di meja pimpinan. Ini juga berlaku hingga ke kelurahan. Orang akan jadi malas bekerja kalau sudah lihat berkas menumpuk.

Apa dampak berbagai inovasi itu?
Pelayanan yang simpel dan sistem online mempermudah pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Tidak ada setoran tunai, semua melalui bank. PNS di Pemkot Pontianak itu sekitar 0,87% dari jumlah penduduk. Ini sangat efisien karena lebih kecil daripada angka nasional yang sebesar 1,64%. Padahal, idealnya sekitar 1,2%. Namun, buktinya Pontianak bisa menjadi kota dengan pelayanan publik terbaik, inovasi terbaik, tata kelola terbaik, dan penghargaan lainnya.

Dampaknya terhadap masyarakat?
Target investasi menjadi meningkat setiap tahun. Misalnya, ditargetkan Rp800 miliar, realisasinya pasti lebih dari itu sehingga pertumbuhan ekonomi Pontianak selalu lebih tinggi daripada nasional. Dampaknya ialah berkurangnya angka kemiskinan. Sekarang sebesar 4,97% dari 9,8% pada 2009 (tahun pertama menjadi wali kota).

Pendapatan asli daerah juga meningkat setiap tahun, dari Rp65 miliar pada 2009 menjadi sekitar Rp430 miliar saat ini. Ini lompatan besar. Di beberepa sektor (penerimaan) kenaikannya bisa mencapai tujuh kali lipat. Jadi, dunia usaha di Pontianak sangat bergairah. (N-4)