Emil belum Berambisi ke Jabar

HASIL survei Indonesia Strategic Institute (Instrat) soal Pilkada Jawa Barat 2018 ditanggapi beragam oleh tokoh yang diperkirakan maju dalam pemilihan. Deddy Mizwar, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jabar, menga-ku siap maju.

Sebaliknya Ridwan Kamil masih akan berpikir. “Saya belum berambisi maju di Pilkada Jabar 2018. Saya sedang menikmati beberes (memperbaiki) Kota ­Bandung,” ungkap Ridwan Kamil, yang juga Wali Kota Bandung, Selasa (17/1).

Ia menegaskan belum melakukan upaya apa pun terkait dengan pemilihan gubernur. “Saya tidak seambisi itu. Jadi Gubernur Jabar belum saya pikirkan karena pekerjaan rumah di Bandung masih banyak.”

Sebelum menentukan pilihan, kata pria yang akrab disapa Emil itu, ia akan mempertimbangkan sejumlah aspek lain, di antaranya aspirasi keluarganya dan warga Kota Bandung. Warga, lanjut dia, banyak yang memintanya tetap memimpin Kota Bandung. Dari pihak keluarga malah mengharapkan dia balik ke profesi lamanya sebagai arsitek.

“Apa pun, saya mengapresiasi hasil survei yang dilakukan Instrat. Terlebih, raihan yang saya perolah ternyata cukup baik meski tidak melakukan upaya pencitraan apa pun,” lanjutnya.

Di Bandung, Emil menambahkan, upayanya membangun infrastruktur, ketenagakerjaan, dan sosial, jika merujuk hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung bersama Unpad, belum maksimal. Tingkat kepuasan warga masih kurang sehingga pemkot harus segera memperbaikinya.

Sikap optimistis ditunjukkan Deddy Mizwar. “Sudah ada 4-5 parpol yang sudah menjalin komunikasi dengan saya, tapi saya belum menyatakan maju,” tuturnya.

Ia mengakui di antara partai itu ialah PKS dan Gerindra. “Tapi belum ada komitmen tertulis apa pun. Komunikasi-nya ngobrol santai aja.”
Namun, dia siap maju sebagai calon gubernur jika ada dukungan atau diusung parpol.

Dalam hasil survei yang diumumkan awal pekan ini, Instrat menyatakan tiga tokoh Jawa Barat layak dicalonkan sebagai gubernur pada pilkada 2018, yaitu Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Tolak biaya

Terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di Jawa Barat, Bupati Majalengka Sutrisno menolak menandatangani nota kesepahaman pendanaan bersama. Ia menilai anggaran pilkada serentak justru semakin membengkak jika dibandingkan dengan Pilkada Majalengka 2013 lalu.

“Kami sudah menganggarkan Rp18 miliar untuk pilkada serentak 2018. Namun, dengan adanya pendanaan bersama, ternyata kami harus menanggung beban Rp69 miliar.”

Ia menambahkan, secara logika seharusnya beban daerah berkurang. Nyatanya anggaran yang harus ditanggung Pemkab Majalengka terlalu besar. Padahal, KPU juga mendapat bantuan dari Pemprov Jabar senilai Rp19 miliar, dan minta lagi ke pemkab Rp31 miliar. Adapun Panwaslu sudah dapat dari pemprov Rp7 miliar, minta lagi ke pemkab Rp11 miliar.

“Sangat besar. Dalam kondisi negara seperti ini, itu kurang baik,” tandas Sutrisno.

Di Sukabumi, pemerintah kota menyiapkan anggaran Rp10 miliar-Rp20 miliar untuk pemilihan wali kota 2018.
Bersiap pada 2018, KPU Jawa Timur juga mulai melatih staf KPU kabupaten dan kota. (BY/BB/FL/N-2)