Terus Mencari Formula Pemberantasan Korupsi

JAUH sebelum ada operasi tangkap tangan (OTT) pungli marak di daerah, Gubernur Jawa Tengah telah melakukan OTT di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 2014.

Kasus itu tidak juga meredam aksi pungli di berbagai daerah. Buktinya pada awal tahun ini Bupati Klaten tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam OTT jual beli jabatan.

Gebrakan apa yang akan dilakukan pria kelahiran Karanganyar, 28 Oktober 1968, ini dalam pemberantasan pungli?

Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Akhmad Safuan dengan Ganjar Pranowo di ruang kerjanya, Senin (16/1).

Bagaimana pemberantasan korupsi di Jawa Tengah saat ini?
Pertama-tama mengubah perilaku itu tidak cukup hanya disetrum sekali itu saja. Agenda mereka (para pelaku) sudah cukup banyak. Mereka sudah mempunyai tabiat maling. Mereka takut terbongkar dengan pola-pola yang dilakukan KPK seperti OTT.

Hanya OTT gubernur tidak semenakutkan OTT yang dilakukan KPK. Namun, mereka juga menghitung betul kalau semua penegak hukum melakukan penangkapan, pasti mereka ketakutan.

OTT jembatan timbang akan dilakukan lagi?
Tidak hanya di jembatan timbang. Laporan adanya calo-calo di kantor Samsat cukup banyak. Saya lakukan OTT, ternyata setelah tertangkap tidaklah cukup hanya seperti itu. Maka dilakukan edukasi yakni mulai dari aparatur sipil negara untuk melaporkan harta kekayaannya dahulu lewat deklarasi. Jawa Tengah merupakan provinsi pertama yang seluruh pejabatnya hingga eselon IV melaporkan harta kekayaannya, termasuk staf. Para pemimpin harus memberi contoh.

Lalu mengapa masih ada korupsi?
Budaya korupsi akan tetap ada jika budaya setoran masih berlangsung. Kalau pimpinannya ndremis, pimpinannya minta-minta, pimpinannya rakus maka bawahannya akan ikut.

Atasan akan menginjak bawahannya untuk mendapatkan sumber keuangan dan seterusnya sampai ke paling bawah. Dengan kultur seperti ini harus dihentikan dengan menyetop setoran dan laporkan seluruh gratifi kasimu, hingga akhirnya Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai provinsi yang melaporkan gratifikasi paling banyak pada 2015. Tahun berikutnya mendapatkan penghargaan sebagai pengelola gratifikasi paling baik.

Apakah hal itu cukup?
Belum cukup sampai di situ. Setelah saya tanya berapa penghasilanmu?
Cukup atau tidak? Karena dengan pendapatan minum tapi jabatan tinggi dan bekerja mengelola uang cukup banyak pasti tergoda. Maka saya hitung ulang dan kemudian diberi tambahan penghasilan pegawai meski tidak besar. Namun, saya pastikan tidak akan kaya tetapi tidak juga kekurangan.

Apakah hal itu disebabkan sistem rekrutmen yang tidak tepat?
Itu pertanyaan yang bagus sekali. Saya ngobrol dengan KPK beberapa waktu lalu. Sebenarnya hal itu tidak hanya terjadi di Klaten, tetapi juga di beberapa daerah lainnya. Hanya, hal ini ada orang yang melaporkan. Maka whistleblower sistem mesti didorong agar orang berani melaporkan.

Apakah itu juga terkait dengan besarnya anggaran yang ada saat ini?
Itu tidak selamanya benar. Bahkan ketika saya mulai memimpin Jawa Tengah terjadi penaikan anggaran yang cukup besar, yakni dari Rp700 miliar menjadi Rp2,1 triliun atau naik 300%.

Pada awalnya juga muncul pemikiran ini pada diambil enggak ya? Namun ketika itu kita sampaikan bahwa jika sampai terjadi (korupsi), akan fatal bagi pelaku termasuk pengawasan ketat tindak korupsi. Namun, sampai hari ini tidak mendengar itu terjadi.

Untuk ke depan apa yang akan dilakukan dalam pemberantasan korupsi?
Sebagai gubernur saya tidak akan tinggal diam meskipun seluruh saluran pemberantasan korupsi telah dilakukan, termasuk pencegahan. Para kepala daerah dilantik dihadapan publik di lapangan Simpang Lima.

Mereka diberikan pendidikan dan menandatangani pakta integritas di KPK, tetapi tetap terjadi di Klaten dan Kebumen. Saat ini saya sedang mencari formula baru untuk melakukan penekanan agar tidak ada lagi korupsi di Jawa Tengah. Memang sudah ada dalam pemikiran.

Saat ini tinggal penjabaran dari formulaformula baru tersebut, dengan harapan di masa depan tidak ada lagi korupsi di daerah ini. (N-3)