Pasha Tegaskan Bayar Kontrakan Rumah tidak Pakai APBD Palu

WAKIL Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said atau yang dikenal dengan nama Pasha membantah membayar rumah kontrakannya dari dana APBD Palu 2017.

“Tidak betul itu. Rumah apa yang disewa semahal itu? Ini ada-ada saja. Informasi yang tidak betul beredar,” terang Pasha, kemarin.

Menurut mantan vokalis Ungu itu, biaya sewa rumah yang saat ini ditempatinya Rp60 juta per bulan. Biaya sewa dibayar dengan menggunakan dana pribadi dan bukan dana APBD Palu 2017.

“Boleh dibuktikan sendiri kalau saya disebut menggunakan APBD 2017 untuk bayar kontrakan rumah,” imbuh Pasha.

DPRD mendesak pemkot tidak membayar kontrakan hunian elite Pasha dengan APBD karena sudah ada rumah dinas yang disediakan pemkot.

Dari informasi yang dihimpun, kontrakan pribadi Pasha berada di kompleks hunian elite Citra Land yang dibebankan atau dibayar lewat APBD Palu. Informasi itu beredar setelah rapat asistensi anggaran di DPRD.

“Dari hasil rapat diketahui rumah yang dikontrak Wakil Wali Kota Sigit Purnomo Said memang dibayar menggunakan APBD. Itu semua anggota dewan lainnya tahu,” sebut salah satu anggota DPRD Palu yang enggan disebut namanya.

DPRD Kota Pasuruan, Jatim, memangkas dana Rp300 miliar dalam RAPBD 2017 senilai Rp1,1 triliun. Dengan demikian, APBD Kota Pasuruan hanya tersisa Rp800 miliar.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pasuruan Amin Mahmud mengungkapkan banyak proyeksi belanja yang tidak masuk akal sehingga akhirnya dipangkas. Meski sudah dipangkas, efisiensi anggaran tetap dilakukan karena masih tersisa defisit sebesar Rp70 miliar. “Kegiatan atau program yang sejenis dipangkas, seperti yang terjadi kemarin, kami pangkas kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga Rp5 miliar. Kegiatan itu bisa dilakukan satu kepanitiaan.”

Tunjangan transportasi DPRD Kota Sukabumi, Jabar, sebesar Rp2,3 miliar dalam APBD 2017 tak jadi cair karena rancangan peraturan pemerintah (RPP) belum diteken Presiden. Anggaran itu dialihkan ke pos biaya tak terduga. Di sisi lain, DPRD mengkritisi masih ditemukannya bujet rapat pemerintah di hotel-hotel.

Sementara itu, APBD Kep-ri 2017 kembali menanggung beban utang Rp160 miliar-Rp200 miliar kepada pihak ketiga, terdiri atas sejumlah proyek yang belum dibayar. (TB/AB/BB/HK/N-4)