Kebakaran masih Mengancam

KEBAKARAN lahan dan hutan yang rutin berlangsung setiap musim kemarau dalam 18 tahun terakhir bakal dihentikan lewat sejumlah langkah.

Pemerintah pun tak bergegas puas dengan mulai meredanya bencana tersebut berkat bantuan hujan karena kebakaran masih mengancam.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin, Presiden Joko Widodo meminta agar proses pemadaman kebakaran terus dilakukan serta menjaga agar lahan yang sudah padam tidak lagi terbakar.

"Mengingat El Nino masih kuat dan akan memberikan dampak pada berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya sebelah selatan khatulistiwa," ujar Presiden.

Dari laporan yang diterima Presiden disebutkan, titik panas mulai berkurang.

Kemarin, di Sumatra masih ada 53 hotspot, sementara di Kalimantan 124 titik.

Presiden juga mendapat laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa musim hujan diperkirakan baru datang awal Desember nanti.

Presiden menegaskan upaya pencegahan mesti dimulai secepatnya sehingga kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan bencana kabut asap tak lagi terjadi.

"Jangan sampai nantinya musim kering datang lagi kita belum bergerak apa-apa."

Pemerintah akan menempuh sejumlah langkah, antara lain mengevaluasi peraturan mulai UU, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Terlebih, ada aturan yang nyata-nyata membolehkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.

Kedua, mengevaluasi semua izin atau konsesi lahan bagi perkebunan dan hutan tanaman industri.

Presiden menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk fokus pada lahan gambut.

"Saya instruksikan untuk tidak ada lagi pemberian izin baru untuk lahan gambut," tandas Jokowi.

Langkah selanjutnya pembentukan satuan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan lewat peraturan presiden sehingga penanganan nantinya bisa lebih cepat.

Pemerintah juga akan terus membangun sekat kanal di area yang sudah terbakar.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei menyatakan pihaknya akan mengedepankan pencegahan kebakaran lahan.

Peran puskesmas

Terkait dengan penanganan korban kabut asap, terutama balita dan anak-anak, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan pemerintah berkomitmen memantau mereka dalam jangka panjang.

Pemantauan dimulai di tingkat puskesmas.

Langkah itu diperlukan untuk mengantisipasi anggapan bahwa anak-anak korban kabut asap rentan terjangkit penyakit kronis ketika dewasa kelak.

Dinas Kesehatan Riau menyerahkan sepenuhnya penanganan pengobatan lanjutan bagi korban asap, terutama balita dan anak-anak, kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui puskesmas.

Gerakan Melawan Asap (Gemas) Partai NasDem juga terus memberikan pengobatan gratis di daerah-daerah yang terpapar asap seperti di Jambi.

Ratusan santri Pesantren Ummul Masakin Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, antusias menyambut pengobatan itu.

Alhamdulillah, sedekah jahariah dokter-dokter muda ini amat membantu para santri yang batuk-batuk akibat menghirup asap. Mudah-mudahan para santri kembali pulih dan bisa maksimal mengikuti pendidikan," kata Nizo Muddin, pemimpin pondok.

(SL/RK/DY/X-9)