Pos Lintas Batas Negara Dibangun

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) akan menyelesaikan pembangunan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) pada 2017 mendatang. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera Andreas Suhono mengatakan kementerian membangun tujuh PLBN, antara lain Aruk, Entikong, Nanga Badau, Wini, Motaain, Motamasin, dan Skouw. Saat ini, PLBN Entikong dan Motain dalam tahap konstruksi, sedangkan sisanya dalam proses lelang.

"Mudah-mudahan 'putus' tahun ini, awal tahun depan mulai konstruksi," katanya di Wini, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin. Menurutnya, pelaksanaan proyek pembangunan tujuh PLBN ditargetkan berjangka waktu dua tahun. "Harus selesai paling lambat 2017," ujar Andreas. Kementerian PU-Pera menganggarkan dana multi years untuk pembangunan PLBN di daerah perbatasan periode 2015-2017. Adapun nilai kontrak untuk PLBN Motaain, Belu, NTT, mencapai Rp82,07 miliar dengan kontraktor PT Waskita Karya Tbk (persero). Waktu pelaksanaan pada 3 Agustus 2015 hingga 26 Oktober 2016.

Luas lahan pada proyek itu 8,03 ha, sedangkan luas bangun 8.554,12 m2. Untuk pengembangan PLBN Motamasin, Malaka, NTT, dengan luas lahan 11,29 ha dan luas bangunan 3.077,82 m2. Pendanaan proyek menggunakan APBN 2015 hingga 2016. Sementara itu, untuk pengembangan PLBN Wini, TTU, NTT, kata Andreas, Kementerian PU-Pera menganggarkan Rp105 miliar. Pelaksanaan proyek pada lahan 4,42 ha dan luas bangunan 5.025,68 m2. Ia menambahkan PLBN akan mendorong pengembangan ekonomi lokal di daerah perbatasan sesuai agenda prioritas Nawa Cita. "Pembangunan tujuh PLBN akan memberikan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di daerah perbatasan," ujar Andreas. Setelah pembangunan PLBN, Kementerian PU-Pera juga akan melaksanakan penataan kawasan dan penataan ekonomi di sekitar perbatasan dengan membangun sejumlah infrastruktur dasar, antara lain air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, rumah sakit, maupun puskesmas.

Angkat ekonomi
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap PLBN terpadu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, menurut Tjahjo, pasti akan mengikuti. "Ini (pembangunan) tidak hanya gapura, tapi secara keseluruhan (ekonomi akan ikut terangkat)." Tjahjo mengakui masalah ketersediaan air masih perlu perhatian, terlebih tahun ini mengalami musim kemarau terlama. Wakil Bupati Timor Tengah Utara Aloysisus Kobes mengungkapkan kebutuhan lahan untuk pembangunan PLBN terpadu 23.341 m2.

Saat ini, lahan yang tersedia 36.959 m2 yang terdiri dari lahan milik masyarakat yang dibebaskan dengan dana APBD Perubahan 2015 sebanyak 35.189 m2 dan lahan pemerintah 1.730 m2. Untuk itu, Pemda Timor Tengah Utara akan mengusulkan ke Gubernur NTT dan pemerintah pusat melalui kementerian lembaga terkait untuk menyediakan dana pembebasan lahan masyarakat. Pasalnya, kabupaten belum mengalokasikannya dalam RAPBD 2016.