Anak Korban Asap Diperiksa Berkala

Korban asap di daerah-daerah pelosok di Jambi belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah.

PEMERINTAH harus melakukan tindakan khusus, termasuk pemeriksaan berkala, kepada balita dan anak korban asap pembakaran hutan dan lahan sebab asap bisa menimbulkan gejala alzheimer (kepikunan), parkinson, kelainan jantung, atau gagal ginjal ketika mereka dewasa kelak.

Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia cabang DKI Jakarta M Yahya mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan Kementerian Kesehatan ialah mendata anak korban asap. Mereka yang di dalam ranting keluarga memiliki riwayat kanker, pneumonia, jantung, dan ginjal harus dipantau secara berkala kendati bencana asap telah usai.

Langkah itu penting sebab anak dengan keluarga yang memiliki riwayat penyakit kronis secara genetik juga memiliki bakat serupa. "Paparan asap dalam jangka waktu lama dan terus berulang sampai lima tahun berturut-turut bisa merangsang genetik anak mengalami penyakit kronis seperti yang telah dialami keluarga mereka," sebut Yahya.

Mereka sebaiknya juga dievakuasi ke tempat yang memiliki udara lebih sehat. Selanjutnya dan yang paling penting, agar balita dan anak tidak sakit-sakitan ketika dewasa, pemerintah harus memiliki program pemenuhan gizi kepada mereka.

"Kemenkes atau dinas kesehatan harus melakukan pemeriksaan berkala pada balita dan anak usia SD yang terkena asap. Setidaknya pemeriksaan dilakukan lima tahun kemudian setelah kejadian bencana. Pemeriksaan idealnya dilakukan setiap tahun. Namun, karena mereka anak-anak, itu dikhawatirkan bisa menimbulkan trauma," tutur Yahya.

Senada dengannya, Direktur Utama RS Persahabatan Jakarta Mohammad Syahril mengatakan korban asap terutama balita dan anak harus mendapatkan pelayanan kesehatan optimal.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan penanganan dampak sosial dan kesehatan masyarakat korban asap menjadi prioritas pemerintah. "Rakyat harus diberi kehidupan lebih baik seperti gizi dan situasi lingkungan yang lebih baik," ujar Puan seusai rapat koordinasi penanganan asap yang dipimpin Menko Polhukam Luhut Pandjaitan.

Belum tersentuh

Ironisnya, banyak korban kabut asap di pelosok Provinsi Jambi belum tersentuh oleh pelayanan medis dari pemerintah. Karena tersumbatnya informasi, mereka memilih bertahan di rumah dengan pengobatan ala kadarnya.

Fakta itu diungkapkan Koalisi Jambi Melawan Asap (KJMA) yang memberikan bantuan langsung di lapangan beberapa hari terakhir. "Keluarga korban mengaku tidak mendapat informasi mengenai pengobatan gratis dari pemerintah. Jangankan untuk berobat, masker pun harus mereka beli, dua lembar Rp5.000," ujar relawan KJMA, Fauzan Fitrah.

Dari Kalimantan Tengah dilaporkan, pengobatan gratis yang dilakukan Gerakan Melawan Asap (Gemas) Partai NasDem disambut antusias. "Setiap hari kita mengobati sekitar 1.000 korban di daerah yang terparah kabut asapnya seperti Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Katingan," ujar Koordinator Gemas Kalteng M Rusdi.

Menurut Rusdi, semula pihaknya hanya memberikan pelayanan kesehatan di tiga daerah. "Namun, ternyata banyak korban asap di Kabupaten Barito Selatan yang meminta. Kami akan memberikan bantuan hingga 11 November nanti.'' (Mus/Try/SL/SS/X-9)