KPU Kupang Sediakan Surat Suara Braille

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyiapkan surat suara braille bagi pemilih penyandang cacat. Juru bicara KPU Kota Kupang, Daniel Bangu Ratu, mengatakan desain surat suara pilkada serentak telah ditetapkan sesuai keputusan KPU pusat.

“Sesuai keputusan KPU, tulisan pemilihan wali kota dan wakil wali kita di surat suara dapat dilengkapi huruf braille,” kata Daniel kepada wartawan di Kupang, kemarin.
KPU Kupang, lanjut Daniel, melakukan desain surat suara sebelum diserahkan kepada para calon wali kota dan wakil wali kota, untuk meminta persetujuan.

Jika desain disetujui akan diserah­kan kepada percetakan untuk dicetak.

Selama proses desain surat suara, Unit Layanan Pengadaan KPU Provinsi NTT melakukan lelang pengadaan surat suara dan formulir lainnya.

“Untuk pilkada Kota Kupang, KPU akan mencetak 478.735 surat suara. Terdiri dari 235.265 surat suara untuk pemilih sesuai daftar pemilih tetap, ditambah 2,5% atau 243.470 surat suara,” jelasnya.

Dari Jawa Tengah, KPU Cilacap melakukan pemetaan sejumlah daerah rawan bencana. Di antaranya ialah rawan bencana rob, banjir, dan longsor. Terutama di wilayah Kecamatan Kampung Laut yang rawan rob dan merupakan daerah terpencil.

Komisioner KPU Cilacap, Indon Cahyono, mengungkapkan KPU telah melakukan pemetaan da­erah-daerah rawan bencana yang kemungkinan bisa mengganggu pelaksanaan pilkada.

“Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada sejumlah wilayah di cilacap yang rawan terjadi bencana. Dulu sempat terjadi di Kecamatan Wanareja, logistik pemilu terendam banjir. Hal-hal inilah yang nantinya diantisipasi agar tidak mengganggu,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Indon, selain di Wanareja, kecamatan lainnya yang mendapat perhatian ialah Kampung Laut karena lokasinya terpencil.

Sementara di Tasikmalaya, pemkab setempat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) telah menyiapkan anggaran, dalam proses pemilihan kepala desa serentak tahun ini. Anggaran yang diberikan setiap desa mencapai Rp30 juta lewat APBDes.

“Dana tersebut akan disalurkan ke masing-masing desa melalui rekening desa,” kata Kepala BPMKB Kabupaten Tasikmalaya, Wawan Ridwan Effendi. (PO/LD/AD/N-3)