Banyak Kepala Dinas di Kalsel Menganggur

GUBERNUR Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, telah melantik dan mengukuhkan 832 pejabat struktural di lingkungan pemprov pada Selasa (3/1). Pelantikan itu berimbas pada ‘menganggurnya’ belasan mantan kepala dinas.

Pada pelantikan lalu, komposisi pejabat eselon II sebanyak 31 orang, eselon III 222 orang, dan eselon IV 579 orang. Akibat peraturan baru, belasan pejabat eselon II yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kini non-job atau tanpa jabatan lagi.

Sebaliknya, masih ada belasan jabatan di eselon II yang masih kosong dan menunggu proses lelang jabatan. Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, berjanji akan segera mengisi kekosongan jabatan itu dalam waktu dekat. “Saya sudah meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk segera melakukan proses lelang mulai 5 Januari,” ujar Sahbirin.

Dari Nusa Tenggara Timur, sejumlah pejabat eselon II dan III mulai resah dengan adanya rencana mutasi yang rencananya akan digulirkan pada hari ini. Namun, rencana mutasi itu ditunda.

Seperti di Kabupaten Lembata, seorang pejabat yang enggan disebut namanya, cemas bila jabatan yang dia sandang saat ini akan digantikan orang lain. “Kami tidak ingin jabatan yang kami sandang ini digantikan orang lain. Setidaknya mutasi ini juga mempertimbangkan faktor psikologis kami,” ujar pejabat yang menduduki jabatan sekretaris pada sebuah dinas.

Pemerintah Kabupaten Lembata telah menetapkan 17 SKPD dan tiga badan, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah struktur organisasi perangkat daerah. Postur birokrasi di Kabupaten Lembata pascapenetapan OPD baru tampil lebih ramping.

Sama halnya di Lampung, postur OPD lebih ramping karena ada penggabungan badan di bawah satu dinas. Contohnya, dihapuskannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, dan kini bergabung dengan dinas pertanian, perkebunan dan peternakan.

Di Pasuran, Jawa Timur, sebanyak empat SKPD baru untuk memperkuat pelayanan publik. Meski ada tambahan SKPD tidak membuat anggaran bertambah.

“Tambahan SKPD ini merupakan pecahan dari SKPD induk seperti dinas tenaga kerja dan sosial dipecah menjadi dua SKPD. Ini untuk mengoptimalkan pelayanan,” kata Bupati Pasuruan, M Irsyad Yusuf.(DY/PT/NV/TS/AU/AB/N-3)