13 Ribu PNS di Klaten Telat Gajian

IMBAS tertangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 13 ribu pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah kabupaten setempat hingga kemarin belum menerima gaji.

Tertundanya pembayaran gaji PNS ini karena organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru belum ditetapkan. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten, Sunarno, mengatakan hingga kini pihaknya belum tahu kapan gaji pegawai itu dibayarkan.

“Jujur saya belum tahu kapan gaji pegawai itu dibayarkan karena masih menunggu pengisian OPD baru,” ujar Sunarno, kemarin.

Untuk menggaji 13 ribu PNS, Pemkab Klaten setiap bulannya mengeluarkan uang Rp65 miliar. Pada kesempatan sama, Asisten Bidang Administrasi Setda Klaten, Sri Winoto, menjelaskan pihak eksekutif, legilastif, dan camat telah menggelar rapat koordinasi menyikapi kasus yang terjadi di Klaten ini.

“Intinya kinerja organisasi tetap berjalan seperti biasa. Pelayanan publik tetap menjadi prioritas kami. Jangan sampai terganggu dengan keadaan itu,” ujarnya.

Pelantikan OPD baru hanya bisa dilaksanakan jika Menteri Dalam Negeri telah menunjuk Plt Bupati Klaten. Bila rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri tidak segera turun, pemerintahan di Klaten tidak bisa dilaksanakan. “Makanya kami menunggu kepastian dari Kemendagri, agar pemerintahan bisa tetap jalan.”

Tanpa uji seleksi
Dari Kalimantan Timur, pejabat e­selon II di lingkungan Pemkot Balikpapan yang baru saja dilantik, sebagian besar tidak melalui proses seleksi. Padahal, sesuai peraturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa setiap pejabat pimpinan tinggi pusat atau daerah harus melalui proses uji seleksi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Elvin Junaidi, mengaku dirinya terakhir kalinya melakukan proses seleksi pada 2015. Saat pelantikan kemarin, Elvin yang terpilih lagi dengan jabatan sama mengaku tidak melalui uji seleksi. “Tidak ada seleksi. Terakhir 2015. Setahu saya itu ada masa berlakunya, tapi yang tahu Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” kata Elvin.

Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Tirta Dewi, bahwa terakhir kali dirinya melakukan proses seleksi pada 2012. Ia juga terpilih menjabat posisi yang sama pada tahun ini. Namun, diakui Tirta bahwa proses seleksi sepenuhnya ditangan BKD.

Pemilihan pejabat tanpa seleksi mencuat saat mutasi yang dilakukan oleh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, akhir pekan lalu. Salah seorang pejabat eselon II yang saat itu menduduki staf ahli mengamuk dan menolak jabatannya diturunkan menjadi eselon III, sebagai Sekretaris Korpri Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, membantah bahwa seluruh pejabat eselon II yang dilantik tanpa proses seleksi. “Semua sudah melalui proses seleksi,” tegasnya.
Dia pun menjamin tidak ada keistimewaan di kalangan PNS yang menduduki jabatan baru.

Masih terkait dengan masalah apa­ratur negara, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, belum juga melantik struktur OPD yang baru di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Ia memastikan tidak ada tarik ulur dalam penyusunan pejabat pada struktur baru itu.

Saat ini dari 34 biro dan dinas dilebur menjadi 27 biro dan dinas. Pelantikan struktur OPD ini jangan dianggap sebagai mutasi besar-besaran. Ini terjadi karena perubahan nomenklatur. Pegawai atau pejabat yang selama ini kinerjanya cukup bagus tidak perlu diganti,” ujarnya. (SY/LN/N-3)