Pemkot Bandung Sebut, Rencana Pegawai Inti SPPG Jadi ASN Perlu Kajian Mendalam

ADANYA rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengangkat pegawai inti SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mulai Februari 2026 mendatang, mendapat respons dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. 

“Tentunya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perlu melakukan kajian mendalam dulu terutama terkait anggarannya. Kalau PPPK itu kan di kita, maksudnya anggarannya di pemkot, nanti kita lihat. Soalnya, kalau memang itu terjadi, anggaran kan sudah disusun, nanti harus ada perubahan,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Iskandar Zulkarnain Selasa (21/1).

Iskandar juga mengaku belum tahu apakah pegawai inti SPPG yang diangkat menjadi ASN itu berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Bila berstatus pegawai pemerintah daerah, dia mengaku kebingungan buat memenuhi kebutuhan belanja pegawai. 

“Tentu Pemkot Bandung harus mencari peningkatan pendapatan daerah secara signifikan. Kalau PPPK itu bebannya pemerintah kota/kabupaten, pemerintah daerah,” ucanya.

Iskandar pun tak memungkiri bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan bagi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK. Oleh karena itu, dia pun menyatakan perlu membicarakannya dengan pihak-pihak terkait, terutama guru honorer. 

"Terkait dengan ini, kita harus koordinasi dulu dengan guru yang belum diangkat PPPK. Akan tetapi, nanti kita akan memastikan lagi kebijakan tersebut, konsultasi dengan pusat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Sony Adam memaparkan, total SPPG yang ada di Kota Bandung saat ini tercatat ada 160, dengan rincian yang beroperasi sebanyak 147 SPPG dan yang belum beroperasi tercatat ada 13 SPPG.

"Kalau yang sudah punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) per 5 Januari itu ada 30 SPPG dan pengajuannya ada 103 SPPG. Pengajuannya lewat OSS, nanti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ke Dinas Kesehatan Kota Bandung,” tandasnya. (E-2)