Gubernur Kalsel Minta Audit Sarana Rumah Sakit dan Kineja Tenaga Medis

GUBERNUR Kalimantan Selatan, Muhidin memerintahkan dilakukannya audit terhadap sarana prasarana rumah sakit dan kinerja tenaga medis, menyusul banyaknya laporan tentang buruknya pelayanan kesehatan rumah sakit di wilayah tersebut.

Hal ini ditegaskan Muhidin saat Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, (11/11). "Banyak laporan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit yang buruk, antrian panjang, peralatan medis minim termasuk kinerja para dokter untuk tindakan mendesak seperti operasi," tegasnya.

Karena itu dirinya telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan tim Tenaga Ahli Gubernur (TAG) untuk melakukan sidak dilapangan dan selanjutnya dilakukan audit. Muhidin menegaskan dirinya akan mengambil tindakan tegas jika laporan-laporan masyarakat terkait buruknya layanan kesehatan ini terbukti.

"Tenaga medis terutama dokter spesialis itu sekolah dibiayai uang rakyat, maka dia harus bekerja sesuai standar dan mementingkan layanan masyarakat dan bukan lebih mengutamakan praktek," kata Muhidin. Audit sarana prasarana rumah sakit dan kinerja tenaga medis ini selain untuk rumah sakit di bawah naungan provinsi juga ditujukan kepada semua rumah sakit kabupaten/kota.

Lebih jauh Muhidin menekankan pentignya bagi daerah meningkatkan anggaran bidang kesehatan untuk program-program prioritas yang harus dituntaskan seperti stunting, gizi buruk, penyakit menular, minimnya tenaga medis dan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Diadudin mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti instruksi Gubernur terkait laporan kurang maksimalnya layanan kesehatan di rumah sakit. Adapun rumah sakit milik Pemprov Kalsel yaitu RSUD Ulin Banjarmasin, RSGM Hasan Aman Banjarmasin, RS Anshari Saleh Banjarmasin dan RSJ Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

Diakuinya kebijakan pemangkasan anggaran hingga 50 persen ikut mempengaruhi berbagai program dan layanan kesehatan termasuk layanan kesehatan ke daerah pelosok. 

Ditambahkan Diadudin Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah yang diikuti Pemda se Provinsi Kalsel bertujuan mewujudkan pembangunan kesehatan berkeadilan bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok Kalsel. Kegiatan ini juga menghadirkan nara sumber Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Prof Asnawi Abdullah secara daring. (E-2)