Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
BUPATI Pati Sudewo masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022-2024. Namun, warga Pati tetap melanjutkan rencana aksi demontrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta..
"Banyak warga kecewa usai nonton bareng (nobar) pemeriksaan Bupati Pati Sudewo di KPK kemarin, kita tetap meneruskan rencana berangkat ke Jakarta untuk berdemonstrasi di KPK," kata salah seorang aktivis AMPB Fajar.
Hal serupa juga diungkapkan Koordinator AMPB Supriyono alias Botok, melihat perkembangan Bupati Pati Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022-2024, maka rencana tetap seperti sebelumnya berangkat ke Jakarta.
Rencana berangkat ke KPK untuk berdemonstrasi, menurut Supriyono, tetap berlanjut. Jumlah masyarakat yang terlibat demontrasi diperkirakan semakin banyak sehingga pengumpulan donasi terus berjalan. "Minimal ada sepuluh bus akan diberangkatkan untuk berdemonstrasi di depan gedung antirasuah itu pada Minggu (31/8) mendatang," ujarnya. (H-4)
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
WARGA Pati, Jawa Tengah, terus bergelombang mendatangi posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memberikan donasi uang untuk aksi demonstrasi ke Gedung Merah Putih Jakarta.
Bupati Pati, Sudewo, memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/8). Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api
(KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan
Di tengah panasnya demonstrasi, kasus dugaan korupsi DJKA yang pernah menyeret nama Bupati Pati Sudewo kembali mencuat.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
KPK terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan dan pemeliharaan jalur kereta. Aliran dana kepada petinggi BTP Semarang diulik dengan memeriksa satu saksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved