Gubernur Jateng Kirim Tim Khusus ke Pati dan Tegaskan Pajak Harus Pro Rakyat

GUBERNUR Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengambil langkah tegas menyikapi polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% di Kabupaten Pati yang memicu protes warga.

Luthfi mengumumkan telah membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan situasi di Pati guna memastikan stabilitas wilayah.

Langkah ini diambil setelah aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu (13/8) yang menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur.

Baca juga : Gerindra Bina Bupati Pati Sudewo Terkait Sikap Arogan yang Picu Protes Massa

Luthfi menegaskan bahwa proses hukum terkait desakan pemakzulan Bupati Pati harus dihormati dan mengikuti mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati.

“Saya minta masyarakat dan semua pihak menghormati proses hak angket yang sedang berjalan di DPRD Pati. Kawal sesuai aturan undang-undang,” ujarnya.

Ia juga meminta agar situasi tetap kondusif untuk menjaga iklim investasi di Jawa Tengah.

Baca juga : Termasuk Fraksi Gerindra, DPRD Sepakati Hak Angket dan Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Pati

Selain itu, Gubernur Luthfi memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk lebih cermat dalam menetapkan kebijakan pajak. Ia menekankan bahwa pajak harus berprinsip tidak membebani masyarakat dan memiliki daya guna yang nyata.

“Kenaikan pajak harus dikaji dengan matang, jangan sampai memberatkan rakyat. Sosialisasi juga harus masif,” tegasnya, merujuk pada minimnya komunikasi publik dalam kasus Pati.

Polemik di Pati bermula dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250% tanpa sosialisasi memadai, memicu kemarahan warga. Meski kebijakan tersebut telah dicabut, warga tetap menggelar aksi besar pada Rabu menuntut bupati mundur.

DPRD Pati kini telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses hak angket, dan Gubernur Luthfi memastikan timnya akan memantau perkembangan ini secara ketat.

Langkah Gubernur Luthfi ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di Pati sekaligus menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain di Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan masyarakat dan kajian mendalam harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.

“Kondusivitas adalah kunci pembangunan. Kita harus dengar aspirasi rakyat dengan santun,” pungkasnya, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas di Jawa Tengah. (HT/E-4)