Kembalinya Hak Masyarakat Adat

Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan, Sardi Razak, menyebut kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sebagai bagian dari proses untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat Amma Toa, Kajang. "Kita harus bersyukur dengan lahirnya perda masyarakat adat, menyusul kemudian hutan adat. Apa yang terjadi di Kajang dan yang berlangsung di daerah lain adalah bagian dari implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara," jelas Sardi.

Terkait dengan penetapan hutan adat Amma Toa, Kajang, Sardi berharap jangan lagi ditunda penetapannya karena seluruh persyaratan yang diamanahkan perundang-undangan telah dipenuhi dengan baik. Situasi sosial dan fakta-fakta di lapangan juga menunjukkan hal yang sesuai. "Semoga kedatangan Menteri Siti Nurbaya jadi bagian upaya pemerintah mempertegas komitmen dan keseriusan mereka. Apalagi, dari pernyataan Menteri LHK bahwa ini sudah clear. Tinggal menunggu penyerahan SK penetapan dari presiden," ujar Sardi.

Ia berharap dengan penetapan hutan adat, akan membuka jalan pembahasan kembali RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang sempat tertunda pengesahannya oleh DPR. Staf ahli AMAN Sulawesi Selatan, Sri Endang Sukarsih, juga mengharapkan kunjungan pemerintah bisa jadi bahan belajar bagaimana mengelola hutan dari masyarakat adat, yang telah memiliki mekanisme sendiri sebagai warisan dari leluhur. Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Yulianto, menambahkan agar penetapan hutan adat bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Ia optimistis masyarakat adat di Kajang mampu menjaga kearifan lokal. "Itu sudah terbukti sejauh ini. Komoditas adat mampu menjaga pelestarian alam Indonesia. Mereka mampu secara arif mengelola alam ini," pungkasnya. (LN/N-3)