Tarif Resiprokal AS Berlaku, Kadin Minta Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Pabrik

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan bahwa pemerintah harus memikirkan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas pabrik setelah berlakunya tarif resiprokal AS sebesar 19%.

"Tapi yang paling penting buat kita secara prinsip, kita sudah tahu di mana kita. Sekarang bukan saja bertahan, kita sudah mesti memikirkan meningkatkan kapasitas daripada pabrik. Karena kalau tidak, (kita) kehilangan kesempatan," ucap pria yang akrab disapa Anin itu saat ditemui di Skuadron 17 Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/8).

Baca juga : Proteksionisme dan Tarif Timbal Balik Ubah Tren Rantai Pasokan

Di samping itu, Anin mengingatkan agar pemerintah mesti mewaspadai impor-impor ilegal yang dikhawatirkan terjadi dari berlakunya perjanjian tarif sebesar 0% untuk barang impor AS ke Indonesia.

"Tapi juga kita mesti waspada terhadap misalnya ada impor-impor yang ilegal. Itu benar-benar kita mesti jaga. Sehingga kita pas adu investasi untuk kapasitas produksi lebih, itu bisa mendapatkan manfaat untuk pedagangan dan tenaga kerja," cetus Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih terus mengupayakan produk-produk komoditas tertentu yang masih bisa mendapatkan peluang penurunan tarif resiprokal.

Baca juga : Neraca Dagang RI-AS Surplus di Tengah Kebijakan Tarif Trump

"Pemerintah juga masih mengupayakan apakah ada produk-produk komoditas tertentu yang kita masih mendapatkan penurunan lagi resiprokal tarif tersebut walaupun mungkin sampai 0 (persen) seperti critical mineral, kopi, (dan) komoditas yang tidak diproduksi di Amerika. Jadi itu masih ada upaya untuk mendapatkan penurunan lebih banyak dari segi tarif," beber Shinta.
 
Kendati demikian, dirinya juga mengapresiasi upaya pemerintah yang telah melakukan negosiasi tarif resiprokal dari yang sebelumnya 32% menjadi 19%.

"Kita sudah mengajukan produk-produk HS Code apa yang kemudian tidak diproduksi di Amerika kita bisa minta penurunan lebih jauh dari segi tarif. Itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Jadi tinggal negosiasinya saja akan terus berlanjut," tutur Shinta.

Selain itu, Shinta menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan pemerintah akan terus berupaya melalukan deregulasi untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi yang didapatkan.

"Karena ini jelas akan membantu dari segi nanti tidak hanya perdagangan tapi juga dari segi kita mau menarik lebih banyak investasi ke Indonesia," pungkasnya. (E-2)