DPRD Pilih Wagub Sumut

BRIGJEN TNI (purn) Nurhajizah Marpaung terpilih sebagai Wakil Gubernur Sumatra Utara (Sumut) demi mendampingi Gubernur Erry Nuradi untuk sisa masa jabatan 2013-2018. Nurhajizah terpilih sebagai wakil gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan, Senin (24/10). Nurhajizah yang diusulkan Fraksi Partai Hanura meraih 68 suara dan mengalahkan HM Idris Lutfi yang diusulkan Fraksi PKS yang mendapatkan 19 suara. Rapat paripurna tersebut dihadiri 88 anggota DPRD Sumut.

Dari pemilihan yang dilakukan, tercatat satu suara dinyatakan batal. Seusai dinyatakan meraih suara terbanyak, Nurhajizah menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan anggota DPRD Sumut untuk memilihnya sebagai wagub. Namun, perempuan kelahiran Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, itu enggan menjelaskan lebih detail mengenai kebijakan atau langkah yang akan diambilnya dalam mendampingi Tengku Erry Nuradi.

Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan itu hanya mengibaratkan perannya sebagai ibu yang rela melakukan berbagai pekerjaan dan pengorbanan untuk anak-anak. "Kalau seorang ibu, apa pun dilakukan demi anak-anaknya," ujar Nurhajizah.

Larikan palu
Rapat itu sempat berlangsung panas. Bahkan, rapat itu diwarnai aksi pelarian palu sidang yang dipegang pimpinan. Palu itu dilarikan anggota Fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan. Awalnya, Sutrisno mengajukan interupsi untuk menolak pelaksanaan rapat paripurna tersebut karena ada proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, setelah beberapa kali dia mengajukan interupsi, pimpinan rapat Pelaksana Ketua DPRD Sumut, Parlinsyah Harahap, tidak kunjung memberikan kesempatan bagi Sutrisno.

Selanjutnya, Sutrisno Pangaribuan maju ke meja pimpinan rapat paripurna. Setelah itu, ia mengambil dan membawa pergi palu sidang. "Palu ini akan saya serahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Sutrisno sambil berlalu. Menurut Sutrisno, pemilihan wagub Sumut telah melanggar konstitusi. Dia menambahkan DPRD Sumut terkesan memaksakan kehendak dengan hanya mengacu ke tata tertib DPRD. Rapat Paripurna sempat terhenti karena aksi itu.

Akan tetapi, agenda pemilihan Wagub Sumut tetap dilanjutkan dengan pemungutan suara secara tertutup yang dilakukan seluruh anggota DPRD Sumut. Ketua F-PDIP DPRD Sumut Zahir MAP menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya yang melarikan palu sidang tersebut. Pada 25 Mei, Presiden Joko Widodo melantik Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumut untuk menggantikan Gatot Pujo Nugroho yang tersandung kasus suap.

Dalam Pemilihan Gubernur Sumut 2013, pasangan Gatot-Tengku Erry diusung lima partai politik, yaitu PKS, Hanura, PBR, Partai Patriot, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). PKNU merasa tidak dilibatkan sehingga mereka menggugat pengajuan nama wagub oleh Hanura dan PKS ke PTUN Jakarta. (Ant/N-1)