Bantuan Listrik Gratis Terangi Hidup Nelayan Ikan Banta di Kalimantan Tengah

SUDAH cukup lama Roliadi, 62, dan Veronica, 58, harus menumpang listrik dari rumah orangtua mereka. Masak nasi pun harus bergantian karena daya listrik yang terbatas dibagi dalam dua rumah. Profesi sebagai nelayan ikan banta tidak memberikan uang yang cukup untuknya memasang listrik sendiri. 

Selain tinggal bersama kedua anaknya, mereka juga dititipi dua anak saudara yang salah satunya berkebutuhan khusus. Kondisi keuangan membuat mereka tidak memberikan prioritas akan hadirnya listrik yang mandiri. 

Namun itu dulu. Kini, nyala listrik telah benderang menerangi rumah mereka di Kelurahan Muara Laung 1, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. 

Baca juga : Tarif Listrik Tidak akan Naik hingga Akhir 2024

Melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hadir merangkul Roliadi untuk hidup dengan listrik mandiri. 

Sambil bercerita, tidak putus-putus mereka berucap syukur, berterima kasih atas bantuan Pemerintah. 

“Saya berharap hadirnya listrik dapat menopang kami mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ujar Roliadi.

Baca juga : Pemerintah Bantah Rancang Liberalisasi Listrik

Tidak berapa jauh dari rumah Roliadi, Ajian Efendi, 47, juga merasakan manfaat Program BPBL dari Kementerian ESDM. 

Buruh sawit ini menuturkan, belasan tahun ia menyalur listrik ke rumah familinya. Ia mengatakan, penghasilannya tidak tentu sehingga tidak mampu bayar pasang listrik sendiri.

"Terima kasih untuk bantuan pemerintah. Gratis, tidak diminta bayar," ujar ayah dua orang anak ini.

Baca juga : Dekarbonisasi Perluas Lapangan Kerja SDM Perlu Disiapkan

Roliadi dan Ajian adalah cermin dari upaya Negara dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. 

Melalui program BPBL, Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, sebanyak 6.205 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah dialiri listrik gratis oleh Pemerintah. Program BPBL tidak hanya menerangi  rumah mereka, namun menyalakan api semangat untuk menyongsong hidup yang lebih baik. 

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Program BPBL yang diinisiasi sejak 2022 ini bertujuan memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Baca juga : Lutung Betina Tersengat Listrik saat Tersesat Masuk Permukiman

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. 

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menggunakan listrik saluran untuk masuk ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi dari pihak swadaya maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah. 

"Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN," ujar Jisman, Senin (9/12).

Ketua DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero). 

DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia. 

"Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik," tegas Bambang.

Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

"Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136," tegas Jisman.

Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat. (Z-1)