Dampak Pengangkatan PPPK, Banyak Sekolah Swasta Kekurangan Guru

MASIFNYA pengangkatan dan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuat banyak sekolah swasta kekurangan guru. Untuk itu, Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti segera mengajukan ke Presiden untuk menerbitkan aturan baru.

"Banyak keluhan sekolah swasta kekurangan guru sebagai dampak pengangkatan dan penempatan PPPK," kata Abdul Mu’ti dalam Pengajian Milad ke-112 Muhammadiyah di Kabupaten Kudus, Sabtu (16/11) malam.

Persoalan PPPK guru, lanjut Abdul Mu'ti, yakni ketika para guru swasta telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, namun kemudian pada penempatan tidak dikembalikan ke sekolah swasta awal para guru tersebut mengajar. Dampaknya, sekolah swasta kekurangan tenaga pengajar.

Baca juga : Mendikdasmen Tekankan Pentingnya Pembelajaran Matematika Sebagai Interkoneksi Ilmu Pengetahuan

Keluhan kekurangan guru pada sekolah swasta ini, ungkap Abdul Mu'ti, tidak hanya dialami pada guru di sekolah-sekolah yang dikelola Muhammadiyah, tetapi juga dialami oleh lembaga pendidikan Ma’arif di bawah naungan PBNU, lembaga pendidikan di bawah persekutuan gereja-gereja maupun organisasi Katolik.

Pengangkatan guru PPPK, menurut Abdul Mu'ti, hanya bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari yayasan. Jika tidak ada persetujuan maka pendaftaran dari guru tersebut tidak dapat diproses. "Kita sudah melakukan koordinasi untuk membahas persoalan itu," tambahnya.

Menghadapi kondisi ini, maka sebagai menteri segera menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk meminta diterbitkannya aturan baru pengangkatan guru PPPK.

Baca juga : Menyambut Deeper Learning sebagai Pendekatan Pembelajaran

"Penerbitan aturan baru tersebut untuk pemenuhan aspirasi masyarakat, terutama dalam pengangkatan guru PPPK," ujarnya.

Di sisi lain, Abdul Mu'ti juga menyampaikan agar masyarakat menyukseskan program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Karena hingga saat ini, masih ditemukan kesenjangan ekonomi dan golongan di masyarakat dan perbedaan mencolok terlihat dari wilayah Indonesia bagian barat dan timur.

’’Perjudian online ini masalah serius yang harus ditangani. Berkaca dari itu semua Muhammadiyah berusaha untuk menghadirkan kemakmuran bagi siapapun,’’ imbuhnya.

Pentingnya menghadirkan kemakmuran, menurut Abdul Mu'ti, salah satunya dengan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, karena merupakan amanat undang-undang. Sistem pendidikan nasional tidak boleh memiliki kesenjangan karena domisili, keadaan ekonominya, keadaan fisiknya atau karena berbagai persoalan lain. (AS/J-3)