Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
SEJUMLAH pria tampak sibuk di sebuah kapal yang masih berlabuh di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Jawa Tengah. Mereka menyiapkan berbagai peralatan penangkapan ikan dan mengecek kondisi kapal yang bakal membelah lautan. Tak ketinggalan bekal makanan untuk dua bulan.
Setelah beres, mereka kemudian lapor terlebih dahulu ke Kantor PPS Cilacap untuk mengurus izin melaut. Yang menarik di Cilacap, sebelum melaut, para nelayan juga menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Setiap kami mau berangkat, ada iuran yang harus dibayarkan. Besarannya Rp16.800 setiap nelayan. Ini sudah menjadi kewajiban bagi nelayan yang akan berangkat dari Cilacap," jelas Dusman, 45, seorang nelayan yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM Gun Jaya 79.
Baca juga: HNSI Sumut Pulangkan Tujuh Nelayan Ditahan di Malaysia
Dusman mengatakan dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ia tidak perlu khawatir dengan pekerjaan yang digeluti. Sebagai seorang nelayan, Dusman harus mencari ikan hingga ratusan mil ke arah selatan Cilacap. Bahkan, bisa sampai mendekati perairan yang berbatasan dengan Australia.
"Kami sadar, bahwa menjadi nelayan itu penuh risiko. Kita tentu berdoa terus supaya tidak pernah mengalami kejadian yang tidak-tidak. Namun yang namanya takdir, siapa tahu. Yang jelas, kalau ada apa-apa, sudah ada perlindungannya," katanya.
Nelayan lainnya, Purnomo, 37, mengungkapkan dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dirinya tidak lagi khawatir. "Kalau sebelum mengikuti, kadang bingung jika terjadi sesuatu, karena ada klaim yang bisa dicairkan. Setelah menjadi peserta ada jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Amit-amit, jangan sampai kejadian. Kami juga tidak berharap itu terjadi," ujarnya.
Mereka memang sangat membutuhkan perlindungan kecelakaan kerja. Sebab, kerjanya memiliki risiko tinggi, bahkan sampai kematian. Bayangkan saja, para nelayan yang menjadi ABK kapal dengan berat hingga 30 grosston (GT) itu harus membelah lautan Samudra Hindia yang terkenal dengan ombaknya yang ganas.
Baca juga: Nelayan Harus Melek Digital untuk Bangun Ekosistem
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap Sarjono telah cukup berpengalaman bagaimana para nelayan harus berjibaku ke tengah lautan untuk mencari titik pencarian ikan. Bahkan, kerap tidak sadar kalau kapalnya mendekati perbatasan perairan Australia dengan jarak antara 200 mil hingga 300 mil laut ke arah selatan dari Cilacap.
"Kalau mencari ikan dengan kapal berbobot 30 GT, biasanya tidak terasa terus terbawa ke selatan. Kadang, tidak sadar jika kapalnya hampir mendekati perbatasan. Kalau kondisi seperti itu, biasanya ada drone yang datang dari pengamanan Australia. Jika masih di situ, ada pesawat. Bahkan, kemudian ada kapal pengamanan perairan Australia yang datang. Tetapi, berdasarkan pengalaman, pemerintah Australia baik. Paling hanya diminta untuk menjauh dari perbatasan," jelasnya.
Buat terobosan
Risiko tinggi harus lain yang harus dialami adalah saat masuk ke lautan lepas dengan ketinggian gelombang bisa sampai 4-5 meter, bahkan hingga 6-7 meter. “Terutama jika cuaca buruk datang maka yang dapat dilakukan adalah mencoba agar bisa selamat," kata dia.
Dengan berbagai risiko itulah, HNSI Cilacap membuat terobosan. Yakni dengan mengikutsertakan nelayan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Prosesnya tidaklah mudah untuk membangun kesadaran bahwa mereka bekerja dengan risiko tinggi sehingga membutuhkan proteksi. Kemudian ada ide bahwa setiap akan berangkat melaut selama sebulan atau dua bulan, mereka dipastikan sudah membayar lunas iurannya. Caranya adalah seperti membeli tiket saja. Jadi sebelum berangkat, mereka harus memastikan iuran BPJS Ketenagakerjaan aman. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah berjalan dengan baik," ujarnya.
Jika sebulan, ada sekitar 500 kapal dengan berat di atas 10 GT berangkat melaut, ada ribuan nelayan yang terproteksi. Karena seriap kapal, kisarannya ada 10 ABK. Jadi jika sebulan ada 500 kapal, maka ada 5 ribu nelayan terlindungi. “Jadi, ketika mereka melaut ada perlindungan, bisa dikatakan bebas cemas," jelas Sarjono.
Apalagi, sudah beberapa kejadian ada nelayan yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal. Pencairan klaim sangat mudah untuk nelayan yang mengalami kecelakaan kerja saat melaut. “Sudah beberapa kali terjadi kecelakaan laut yang menimpa nelayan. Bagi yang meninggal, mereka mendapat klaim pencairan hingga puluhan juta, "katanya.
Menurut Sarjono, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadi solusi bagi nelayan yang memiliki risiko tinggi. Karena kalau ada apa-apa, misalnya nelayan meninggal saat melaut, sementara tidak ikut perlindungan ketenagakerjaan, maka yang paling terdampak adalah keluarganya.
"Bisa dibayangkan, nelayan sebagai kepala keluarga tidak meninggalkan apa-apa. Sementara kondisi keluarganya berat secara ekonomi. Maka, jika tidak ikut perlindungan ketenagakerjaan, keluarganya akan jatuh semakin miskin, sebab tidak ada lagi tulang punggung keluarga," ujarnya.
Makanya, HNSI terus berusaha untuk mensosialisasikan agar para nelayan ikut serta BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini di Cilacap, ada sekitar 30 ribu nelayan, sekitar 16 ribu hingga 18 ribu di antaranya merupakan anggota HNSI.
"Sebetulnya kalau nelayan atau ABK yang akan melaut dengan izin, mudah untuk ikut serta. Karena pada saat mengajukan izin ada iuran yang diberikan. Namun kalau nelayan kecil memang agak susah. Ke depan, harus bergerak bersama-sama supaya kian banyak nelayan terlindungi," tambahnya.
Baca juga: Komunitas Nelayan Pesisir Beri Bantuan Jaring Hingga Cat di Serang
Secara terpisah, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap terus berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pekerja informal seperti nelayan, pedagang, petani, peternak dan lainnya.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap Sofia Nur Hidayati mengatakan bahwa pihaknya terus mensosialisasikan jaminan sosial ketenagakerjaan agar semakin banyak para pekerja yang ikut.
"Ini adalah wujud negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja yang menghadapi risiko sosial. Kami berharap seluruh masyarakat pekerja dapat terdaftar sebagai peserta BPJamsostek karena risikonya tidak kita harapkan, tetapi perlindungannya kita butuhkan,"ujarnya. (LD/N-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved