Pelantikan Pengurus DPW Berani Papua Barat Daya Dihadiri Gus Halim Iskandar 

RATUSAN Tokoh Lintas Iman berkumpul di Kota Sorong, Papua Barat Daya guna dilantik sebagai pengurus tingkat Provinsi hingga Kabupaten Badan Persaudaraan Antariman (Berani) se-Papua Barat Daya. Hadir Ketua Umum DPP Berani Lorens Manuputty dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar, Rabu (15/11).

Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar mengatakan Indonesia bukan negara Islam tapi negara Pancasila. Gus Halim juga menyebut sebelum Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama atau NU juga sudah mendeklarasikan bahwa Indonesia bukan negara Islam.

"NU sudah clear sejak sebelum Indonesia Merdeka bahwa bukan sebagai negara Islam maka jika ada yang menyebut Indonesia ini sebagai negara Islam maka dia harus berhadapan dengan PKB," ujar Gus Halim.

Baca juga: Menghabiskan Anggaran Rp3 M, Pasar Mama-Mama di Sorong Akhirnya Diresmikan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu juga memberikan pesan bahwa keberadaan Berani dan relawan lintas iman di Papua Barat Daya adalah bukti kehadiran DPP PKB dalam menjawab persoalan yang ada di Papua. Kehadiran Berani di Papua adalah sebagai jalur memberikan kesempatan warga Papua untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Isu besar Papua adalah soal kesejahteraan, kehadiran Berani di tanah Papua dapat sebagai saluran warga Papua seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang juga Calon Wakil Presiden 2024," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Berani, Lorens Manuputty, menegaskan berani merupakan Badan Otonom PKB yang diberikan mandat untuk menghimpun kekuatan komunitas lintas iman. 

Baca juga: DP3A Kota Sorong Gelar Nikah Massal 62 Pasang

Lorens juga menyebut kehadiran Berani juga sebagai bentuk kehadiran PKB di bumi Papua dalam menjalankan visi besar yang disampaikan pendiri PKB yakni KH Abdurahman Wahid.

“Gus Dur dalam membangun PKB selalu mengedepankan rasa toleransi dalam beragama. Jika tidak ada PKB dan Gus Dur saat itu menjadi Presiden RI, maka bisa saja umat Tionghoa tidak bisa menjalani secara bebas hari raya Imlek dan agama Konghucu secara legal negara mengakui,” terangnya. 

Sebanyak pengurus dari 5 Kabupaten dan 1 Kota  sejumlah 50 orang telah dilantik. Ketua Organisasi dan Kaderisasi, Carolus Tindra Matutino Kinasih membacakan surat keputusan Pengurus DPW DPC Berani Papua Barat Daya.

“Saya Bacakan surat keputusan ini dan semoga pengurus dapat menjalankan amanat yang sudah diberikan tanggung jawab dalam membesarkan organisasi berani di Papua Barat Daya,” terangnya. (RO/Z-1)