Bali Darurat Transportasi Publik dan Pungutan ke Wisman untuk Sampah

PENJABAT (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya terus memperjuangkan kebutuhan yang sangat penting terhadap Bali. Sejauh ini ada dua kebutuhan urgent, yakni transportasi publik dan pungutan terhadap wisatawan.

Transportasi di Bali, kata Mahendra, masih terlalu padat dan kemacetan sering terjadi, terutama di sentra pariwisata dan perbelanjaan. Selain itu pungutan untuk wisatawan mancanegara untuk penanganan sampah dan upaya pelestarian budaya diperlukan. 

"Kebutuhan transportasi publik di Bali sudah sangat mendesak. Begitu pula soal pungutan terhadap wisatawan mancanegara untuk pengolahan sampah dan pelestarian budaya," ujarnya, Rabu pagi (27/9).

Baca juga: 2024, Bali Pungut Tarif Khusus untuk Penanganan Sampah dan Pelestarian Budaya

Mahendra mengakui sudah menyampaikan dua hal tersebut kepada dinas pariwisata dan stakeholder terkait, serta dinas perhubungan. Sedangkan terkait punggutan terhadap wisatawan mancanegara, pihaknya sudah menyampaikan ke beberapa asosiasi pariwisata agar segera disosialisasikan ke wisatawan mancanegara. 

"Saya lihat sudah mendesak. Bali perlu transportasi publik," ungkap Mahendra kepada perwakilan Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA). 

Baca juga: Bule Pelaku Video Asusila di Bali Dideportasi

Transportasi publik, kata Mahendra, merupakan keharusan untuk mengembangkan Bali
sebagai destinasi pariwisata dunia. "Kalau kita kerjakan setelah macet akan susah. Sebelum parah kita eksekusi dulu," imbuhnya.

Mahendra mengaku masalah transportasi publik sudah dikeluhkan Presiden Joko Widodo saat di Bali, Minggu (24/9). Ia menyampaikan di tengah pariwisata Bali yang mulai pulih dengan jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 63 ribu setiap hari atau sekitar 1,7 juta penumpang per bulan menyebabkan akses keluar masuk bandara serta wilayah sekitarnya kerap macet, terlebih di akhir pekan. Hal ini perlu dicarikan solusi yang tepat.

"Saya usulkan pak, kita kan sudah ada rencana untuk MRT. Kalau bisa Pak, itu sudah ada kepastian pembangunan itu," tuturnya mengulang apa yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. 

Terlebih menurut Mahendra kajian terhadap MRT sudah ada di Bappenas. Sementara Menteri Bappenas mengkonfirmasi yang berminat bukan hanya Korea Selatan tapi juga Abu
Dhabi. "Tapi menurut saya, siapapun dia tapi kerjakan cepat," jelas Mahendra Jaya.

Kepada IHGMA, Mahendra Jaya meminta agar pungutan terhadap wisatawan mancanegara segera disosialisasikan secara masif kepada para wisatawan. "Kita sosialisasi secara gotong royong mengenai pungutan wisatawan asing yang akan mulai diberlakukan tahun 2024 mendatang. Prioritas pertama adalah penanganan sampah dan kedua adalah pelestarian budaya. Tolong digemakan agar tidak ada resistensi," ungkapnya.  

Mahendra meminta anggota IHGMA Bali mensosialisasikan dan menggaungkan hal tersebut kepada wisatawan di hotel masing-masing. Tujuannya agar wisatawan tidak salah tafsir dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tersebut guna menciptakan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Ia mengaku usulan itu diterima IHGMA. 

Anggota IHGMA Bali menyampaikan pada umumnya wisatawan asing, khususnya wisman Eropa mendukung hal tersebut. Mereka merasa bangga karena memiliki andil dan kontribusi terhadap pelestarian budaya Bali. Asalkan peruntukannya jelas dan dilaksanakan secara transparan. (Z-3)