KLHK Minta Pemprov Sumsel Aktif Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Provinsi Sumatera Selatan berperan aktif dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengatakan Sumsel menjadi salah satu provinsi di Tanah Air yang dianggap dapat berkontribusi lantaran memiliki kawasan hutan, gambut, dan mangrove terbilang luas dan dalam kondisi baik.

"Tinggal lagi bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahannya, jika bisa ditekan sampai tidak ada, maka akan sangat berkontribusi besar," kata Ruandha, kemarin.

Perjanjian Paris mengharuskan Indonesia untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca-2020 dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dan diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).

Dokumen NDC menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

Ia menjelaskan, Sumatera Selatan menjadi provinsi yang penting dalam pencapaian target ini karena hingga kini daerah tersebut belum lepas dari intaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Indonesia tentunya tidak mau disebut sebagai negara yang tidak komitmen atas Perjanjian Paris. Karenanya kami sudah membuat rencana kerja pencapaian target zero emisi 2030 dari tataran kebijakan hingga ke tingkat tapak," jelasnya.

Menurutnya, bagi PBB menjadi hal mudah untuk menilai sejauh mana komitmen Indonesia tersebut karena dapat langsung memantau dari citra satelit.

Sementara ini, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang paling berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca ini.

Sebagai buktinya, kata dia, dua negara yakni Amerika Serikat dan Inggris lebih tertarik memberikan pendanaan ke Indonesia dibandingkan negara lain untuk penurunan emisi karbon.  Indonesia dinilai dapat mencapai target zero emisi hingga 2030 karena juga melakukan upaya lain selain penanganan karhutla, yakni menanam pohon, mempertahankan tutupan hutan, mempertahankan areal gambut dan mangrove.

"Soal karhutla ini, Sumsel diminta serius karena jika kejadian justru lebih parah maka bukan tidak mungkin negara-negara pendonor akan menarik komitmennya," kata dia.

Terkait ini, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Pandji Tjahjanto mengatakan Sumsel memiliki kawasan hutan seluas 3,4 juta hektar atau 36 persen dari total luas provinsi.

Sumsel sejak karhutla hebat tahun 2015 terus melakukan perbaikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan saat ini, tren karhutla di Sumsel terus menurun. Selain itu, juga dilakukan penanaman pohon dan perbaikan tata kelola gambut, baik gambut lindung dan gambut budidaya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Sumsel Riezky Aprilia mengatakan pihaknya terus mengawal program penurunan emisi gas rumah kaca ini dari sisi pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN.

Setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp200 triliun untuk mencapai zero carbon hingga 2030 sehingga dibutuhkan sinergi dan singkronisasi dari Kementerian/Lembaga terkait. "Tentunya kami akan utamakan dulu mitra dari Komisi IV seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Riezky. (OL-13)

Baca Juga: KLHK Ungkap Banyak Korporasi yang Gunakan Kawasan Hutan ...