Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Kota Surakarta, Jawa Tengah, giat melakukan penataan kota, dengan membenahi kawasan-kawasan kumuh. Di antaranya di Kelurahan Semanggi, yang memiliki kawasan kumuh seluas 76 hektare dibenahi secara bertahap.
Warga di kawasan kumuh ini tinggal secara ilegal di atas tanah negara atau bantaran rel. Kawasan ini akan ditata. Warga akan ditempatkan di pemukiman baru yang lebih tertata serta sehat, sekaligus mendapat sertifikasi tanah dan bangunan.
Mereka yang mendiami lingkungan ilegal merupakan warga berkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebelum pemukiman ditata, letak rumah mereka tidak beraturan, fasilitas tidak berstandar kesehatan, karena tidak memiliki sanitasi dan air bersih.
Sementara penataan kawasan kumuh di lingkungan Semanggi direncanakan akan rampung pada 026. Program ini juga sebagai bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang jika berjalan sesuai rencana, akan menjadi model percontohan dan direplikasi ke kota lain di Indonesia.
Program rehabilitasi yang dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu masuk ke dalam langkah strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2021-2026.
Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengaku serius melakukan monitoring dan evaluasi. Jumat (3/6), ia bersama Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andi Megantara dan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial Persero, Ananta, meninjau proyek penataan kawasan kumuh Semanggi, di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon.
Ananta mengatakan penanganan permukiman kumuh ini merupakan kerja sama antara PT SMF dengan Kementerian PU-Pera dan Pemkot Solo.
SMF memberikan dukungan dalam aspek bangunan, yaitu dengan peningkatan kualitas 47 rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Progres belum tuntas, tapi ditarget akhir Juni ini selesai.
"Progres pembangunan sudah bagus, tinggal instalasi air dan listrik," ujar Gibran. Ia berharap setelah selesai pembangunan, pemilik memelihara dengan baik dan tidak menyewakan rumah mereka.
Jono Wistono, salah satu penghuni pemukiman hasik penataan merasa bersyukur bisa mendapatkan runah sehat dan legal.
"Alhamdulillah, bersyukur sekali dengan adanya program ini. Dulu rumah saya kumuh sekarang menjadi layak huni," ujarnya. (N-2)
Besaran Rp451 juta itu akan digunakan per kelurahan atau per rukun warga tergantu dari kajian dan penyesuaian yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta
Ada empat prioritas permasalahan yang harus dientaskan seperti kemacetan, kampung kumuh, banjir, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI berencana menata 11 rukun warga (RW). Penataan itu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, ia meminta persoalan kawasan kumuh menjadi fokus perhatian untuk segera dituntaskan.
“Kampung kota Jakarta mulai dibenahi secara bertahap melalui proses pelibatan dan pemberdayaan warga."
Berdasarkan data BPS DKI, pada 2017 terdapat 445 RW yang terkategorisasi kumuh atau 16,2%. Lalu, jumlahnya berkurang menjadi 225 RW atau 14,4% pada 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved