Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin memastikan bahwa empat agenda strategis Presiden Joko Widodo dapat berjalan lancar. Strategi itu terkait percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, khususnya di wilayah adat Seireri, yang mencakup kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
"Keempat agenda tersebut yakni pembangunan potensi perikanan beserta Sarpras dan infrastruktur pendukung, pembangunan bandara antariksa, pembangunan ekonomi lokal, dan event internasional Sail Teluk Cenderawasih 2023," kata Moeldoko saat melakukan kunjungan kerja di Biak Numfor Papua, Senin (30/5).
Baca juga: KPU Sebut DOB Papua Bisa Ikut Pemilu 2024 Jika Disahkan Tahun Ini
Menurut Moeldoko kunjungan ini menindaklanjuti pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap pada 20 Mei lalu. "Kunjungan saya ini atas perintah Presiden. Untuk melihat secara langsung betapa besarnya potensi Biak secara geopolitik dan ekonomi. Dan sejak awal KSP konsisten mengawal perkembangan Papua khususnya Biak," kata Moeldoko, saat menyampaikan arahan, di Pangkalan Udara TNI AU Manuhua Biak Numfor.
Ia menyampaikan, ada empat agenda strategis Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, khususnya di wilayah adat Seireri, yang mencakup kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Keempat agenda tersebut yaitu pembangunan potensi perikanan beserta Sarpras dan infrastruktur pendukung, pembangunan bandara antariksa, pembangunan ekonomi lokal, dan event internasional Sail Teluk Cenderawasih 2023.
Untuk memastikan semua agenda strategis tersebut berjalan, Moeldoko menekankan pentingnya kolaborasi seluruh lini, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran TNI-Polri. Agar momentum ini bisa secara efektif dan optimal mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, khususnya di Pulau Biak.
"Saya sendiri menginginkan pembangunan Papua melompat. Harus ada boosting untuk perkembangan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Karena Presiden konsern terhadap hal ini. Untuk itu butuh kolaborasi dari semua pihak," tegansya.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga mengingatkan pemerintah daerah benar-benar memanfaatkan dana otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua. "Saya minta itu dijaga benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Dan anda jangan merasa sendiri. Karena sepertiga pekerjaan kami di Pusat untuk Papua."
Seusai menyampaikan arahan, Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani melalilam pantuan udara di wilayah Biak Numfor. Dengan menggunakan pesawat CN 235 AI-2317 Skadron Udara 27, Moeldoko melihat langsung lokasi-lokasi strategis untuk pengembangan potensi kelautan dan perikanan serta pengembangan kekuatan pertahanan keamanan yang bisa mendukung terlaksananya pembangunan kesejahteraan Papua.
"Tadi saya lihat betapa besarnya potensi Biak. Tinggal bagaimana sekarang kita menyatukan kekuatan untuk mengembangkan potensi tersebut, baik geopolitik maupun ekonominya," pungkas Moeldoko.
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjend TNI I Nyoman Cantiasa, Panglima Komando Opersi III TNI AU Biak Marsma TNI Samsul Rizal, Kabinda Papua Mayjend TNI Gustav Agus Irianto, dan jajaran Forkopimda Biak Numfor. (RO/A-1)
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved