TIGA proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, KSPN Labuan Bajo, hingga kini terlantar karena tarik ulur pengelolaan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.
Proyek pariwisata strategis tersebut sebelumnya sudah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 14 Oktober 2021 lalu. Namun aset strategi pariwisata Puncak Wairingin, Batu Cermin Labuan Bajo, dan Waterfront City hingga kini belum juga dioptimalkan.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengaku belum dioptimalkannya kawasan pariwistat strategis Labuan bajo disebabkan belum tuntasnya proses serah terima dari Kementerian PUPR. Padahal menurut Endi, Puncak Wairingin akan dijadikan pusat souvenir hasil kerajinan UMKM seperti tenun dan aksesori.
"Serta kawasan Batu cermin, sebagai pusat pertunjukkan dan kegiatan pertemuan. Sedangkan zona satu, dua dan lima Waterfront City akan dimanfaatkan untuk UMKM dan kuliner khas Manggarai Barat dan Nusantara," imbuhnya, superti dilansir Metro Tv, Selasa (24/5).
Baca juga: Harga BBM Capai Rp20.150/Liter, Kapal Wisata Labuan Bajo Ancam Mogok
Dalam penataan KSPN Labuan Bajo ini telah menelan dana mencapai Rp979 Miliar. Endi Berharap pemerintah pusat segera melakukan serah terima ketiga aset tersebut agar bisa dioptimalkan untuk mendorong ekonomi masyarakat Manggarai Barat.
"Harapannya semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama aset yang telah dibangun itu segera di serahkan kepada pemda untuk mengelola supaya pemberdaayaan ekonomi rakyat bisa terwujud," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Badan Pelaksana Otorita Pariwsata Laubuan Bajo Flores Shana Fatina menyatakan pengelola tiga aset strategis pariwisata Labuan Bajo masih di bahas dalam rapat koordinasi pemerintah. namun Shana memastikan bahwa aset yang selesai dibangun oleh Kementerian PUPR akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
"Aset ini akan diserahkan kembali tergantung dari pemiliknya. Yang jelas yang akan kita kawal adalah standar operasional maintenance dan bagaimana tata kelola pelayanan publiknya," ungkap Shana.
Ketua Asosiasi Kelompok Usaha Unitas Kandy Latubatara beraharap pengelola Tiga KSPN Labuan Bajo harus mampu menghasilkan dampak yang signifikan atau dampak yang menguntungkan bagi pembangunan daerah. Kedua, pengelola nantinya bisa melibatkan pelaku UMKM.
"Harus berdampak bagi pembagunan daerah dengan pelibatan para UMKM," tutur Kandy. (A-2)
