Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH nelayan dari Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan mengeluhkan kelangkaan solar yang menghambat aktivitas mereka untuk mengarungi samudera mengais rezeki.
Salah satunya nelayan asal Galesong bernama Sulaeman, seorang pengepul rumput laut di Pulau Luang Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku mengatakan, seharusnya mereka berangkat sebelum Ramadan. "Tapi sampai sekarang solarnya belum cukup," ujar Sulaeman, Jumat (8/4).
Selain langka, Sul mengatakan harga solar juga terbilang mahal. Namun ia mengakui bahwa untuk bisa memenuhi kebutuhannya melaut, harus menggunakan pihak ketiga lantaran tidak tahan antri berlama-lama, hingga harus bermalam di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
Harga normal solar pada setiap SPBU sebesar Rp5.150 per liter, sementara jika menggunakan pihak ke tiga, harganya bervariasi. Mulai dari Rp6.500, Rp7.000 hingga Rp7.500 per liter. Harga tersebut termasuk jasa angkut dan antar solar ke tempat tujuan.
"Padahal sebelumnya masih Rp6.000/liter dengan harga yang sama. Ini karena susah dapat solar jadi pihak penjual ini juga naikkan harga," tambahnya.
Ia menyebut harga mahal kini tidak lagi jadi masalah, yang terpenting ialah kebutuhan melaut harus segera terpenuhi. Baginya, menunggu bahan bakar minyak sama saja dengan kerugian, karena mesti tinggal di rumah tanpa pendapatan atau pemasukan sama sekali.
Abdul Latif, seorang juragan nelayan telur ikan (patorani) juga merasakan hal yang sama. Ia mnegaku kesulitan memperoleh BBM untuk kapal-kapalnya.
"Biasanya uang (modal) yang tidak ada, sekarang malah solar yang susah kita dapat. Padahal musim telur ikan cuma sekali setahun dari April hingga Oktober," ujarnya seraya berharap pemerintah serius menangani kelangkaan solar sebagai kebutuhan dasar para nelayan agar bisa kembali melaut. (Ant/OL-15)
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana penghentian impor solar secara bertahap membuat para importir ketar-ketir.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved