Observatorium Imah Noong Pantau Hilal Ramadan di 2 Tempat

TIM Observatorium Imah Noong Lembang, Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan pemantauan (rukyatul) hilal 1 Ramadan 1443 H. Pemantauan hilal dilaksanakan di dua tempat yaitu di Universitas Islam Bandung (Unisba) bersama peserta diklat dari Kementerian Agama dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) selama dua hari mulai Jumat (1/4) hingga Sabtu (2/4).

Pemantauan akan dibantu dua alat teleskop tipe ioptron 60 AZ Mount dan teleskop 70 ioptron EQ Mount.

"Untuk Ramadan ini rencana di dua tempat untuk rukyatul, di Unisba sekaligus peresmian observatorium, lalu satu tim lagi di UPI," kata pemilik Observatorium Imah Noong Hendro Setyanto, Kamis (31/3).

Dia menerangkan, pemantauan hilal pada Jumat diperkirakan sangat sulit teramati dengan mata visual maupun teleskop biasa karena posisi hilal di sebagian wilayah Indonesia masih berada pada ketinggian 2 derajat.

"Jadi sebagian besar di tempat-tempat itu posisinya di bawah (2 derajat). Kalau ada kesaksian yang di bawah 2 kemungkinan akan tetap berada di bawah. Sedangkan daerah yang posisinya 2 derajat hanya sebagian kecil," ungkap Hendro.

Baca juga:  Observatorium Bosscha Terus Pantau Hilal Jelang Ramadan 1443H

Saat ini, pemerintah pusat menetapkan kriteria baru dalam pengamatan hilal yakni ketinggian hilal 3 derajat. Jika menggunakan kriteria ini, dia mengaku, di seluruh wilayah Indonesia tidak akan ada yang memenuhi syarat ini sehingga awal puasa ditentukan melalui istiqmal. Baru-baru ini salah satu ormas islam mengumumkan awal Ramadan kemungkinan jatuh pada 2 April 2022 sehingga dimungkinkan potensi terjadi perbedaan awal Ramadan 1443 Hijriah.

"Ramadan ini ada ormas yang sudah mengumumkan, ada yang mengikuti pemerintah, dan ada juga yang punya prinsip sendiri, tapi perbedaan itu akan selalu ada di Indonesia. Jadi bakal ada yang mulai puasa hari Sabtu, tapi saya berharap semua pihak menyerahkan ini kepada pemerintah," tuturnya.

Menurutnya, penetapan awal Ramadan harus diikuti karena hal ini merupakan hak dari pemerintah dan semua warga negara harus tetap mengikuti keputusan tersebut.

"Perkara ibadahnya mau berbeda atau apa, itu tergantung masing-masing keyakinan, tapi persatuan atau kesamaan ibadah tidak mungkin ada tanpa ada persatuan kalender dan itu juga tidak mungkin ada jika kita tidak menyerahkan itu ke pemerintah," jelasnya.(OL-5)